Presiden Prabowo Sebut Indonesia Kuat Tangani Bencana Sumatera

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia sudah menunjukkan kekuatannya dalam menangani bencana di Sumatera bagian utara. Tudingan pemerintah tidak hadir disebutnya sebagai kebohongan besar.

Dalam sambutannya di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Presiden menyebut para pembantunya sudah bergerak benar dan cepat dalam menangani bencana. Untuk inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan Presiden berterima kasih. "Saya tidak perlu kasih pengarahan detail, Saudara sudah bergerak," ujarnya.

Namun, Prabowo menilai ada kecenderungan segelintir masyarakat yang tidak menyukai Indonesia kuat. Kebohongan mengenai pemerintah tidak hadir pun dihembuskan.

"Mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus terang saja melihat ada mungkin pihak-pihak, kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat," tambah Prabowo.

Menurut Presiden, Pemerintah Indonesia kuat dan bahkan mampu mengerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat serta belasan pesawat terbang.

Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang, yang punya tugas dan portofolio ke situ.

Untuk membuktikan kehadiran negara, rekaman keberhasilan pemasangan tujuh jembatan bailey di Sumatera bagian utara pun ditayangkan di bagian awal Sidang Kabinet. "Beratnya rata-rata 30-50 ton. Biasanya pemasangan satu bulan, tapi berkat kerja sama TNI dan Polri bisa selesai dalam satu minggu," tutur Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menjadi moderator dalam Sidang Kabinet.

Presiden menilai semua jajarannya sudah bergerak seperti yang dipantaunya saat meninjau lokasi bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. "Saya lihat terutama TNI-Polri, BNPB, Basarnas, tim SAR gabungan. Tadi saya sudah sebut. Saya lihat pegawai Pertamina, PLN di mana-mana. PU di mana-mana, di tempat yang sulit. Relawan, warga masyarakat bahu-membahu, membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana. Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih," tutur Presiden.

Prabowo pun meminta supaya tak ada yang mencari-cari kesalahan. "Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan," ujarnya.

Di bagian akhir Sidang Kabinet, Prabowo sempat membela anak buahnya. "Kalau pejabat sudah bekerja keras, (tapi) Saudara (masih) dimaki-maki, tenang saja, tenang saja, pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin, itu risiko. Saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin. Santai saja, sudah biasa, saya sudah sekian puluhan tahun juga, yang penting kita kerja untuk rakyat, kita setia kepada rakyat, kita nggak ragu-ragu," tuturnya.

Presiden juga meminta para pejabat menilai dan mengusulkan pemberian  penghargaan kepada anak buahnya yang bekerja keras di lapangan. "Beri penghargaan apakah dia naik pangkat. Bekerja bikin jembatan di alam yang susah itu membahayakan nyawa, kita sudah lihat beberapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat, dia pertaruhkan nyawa, saya minta dikasih penghargaan yang layak. Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas di lapangan yang tidak meninggalkan posnya itu juga harus dikasih penghargaan," tuturnya.

Presiden juga mengingatkan supaya para tokoh dan pejabat tak malah berwisata bencana dan sekadar foto-foto. "Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang, yang punya tugas dan portofolio ke situ," tambahnya.

Mengenai desakan supaya banjir di Sumbagut menjadi bencana nasional, Presiden menegaskan saat ini situasi terkendali. "Saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas - rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung jadi rumah tetap," tambah Prabowo.

Dalam Sidang Kabinet, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan, sudah ada 2.600 hunian yang bisa dibangun dengan anggaran non-APBN mulai Desember ini. Namun, koordinasi mengenai status hukum tanah, pengerjaan, maupun berbagai aspek lain masih memerlukan arahan Presiden.

Dari identifikasi, tercatat di Aceh terdapat 100.569 rumah rusak dengan kondisi ringan, sedang, berat, bahkan hanyut sama sekali. Di Sumatera Utara, jumlah rumah terdampak bencana 29.766 unit, sedangkan di Sumatera Barat 9.150 unit dengan berbagai kondisi. Secara keseluruhan, jumlah rumah yang terdampak sampai Minggu (14/12/2025) jam 17.00 mencapai lebih dari 139.000.

Sebagai lokasi pembangunan hunian korban bencana, Presiden mempersilakan lahan milik negara maupun lahan PTPN dan bekas konsesi hutan digunakan.

Untuk menangani bencana, Prabowo pun mengklaim efisiensi anggaran yang dilakukannya di awal tahun membuat anggaran tersedia. "Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang," katanya.

Prabowo pun menyebut sudah mengirimkan dana operasional taktis senilai Rp 20 miliar kepada Gubernur yang terdampak bencana serta Rp 4 miliar kepada semua bupati/walikota di 52 kabupaten/kota yang terdampak langsung banjir Sumbagut.

"Dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua semua kabupaten. Mendagri apa benar begitu? Betul? Ya. Sudah sampai semua," tambah Presiden.

Hal ini dinilai penting supaya para kepala daerah bisa mengambil tindakan segera. Selain itu, terdapat lebih dari 50.000 personil TNI dan Polri yang sudah dikerahkan membantu korban bencana. Oleh karenanya, kendati kembali mengatakan tak memiliki tongkat Nabi Musa sehingga bencana tak bisa diselesaikan dalam tiga empat hari, sebagian masalah dinilai sudah terselesaikan.

Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan sejumlah lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF. Sejumlah masyarakat Aceh pun memasang bendera putih sebagai tanda darurat.(Kompas.id, 14/12/2025).

Terkait surat permohonan bantuan penanganan bencana dari Gubernur Aceh kepada UNDP dan UNICEF, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku sudah mendengar tapi belum membacanya. "Mintanya apa dulu? Bantuan apa? Kalau konseling, ya, banyak," ujarnya.

Mendengar Gubernur Aceh meminta bantuan rehabilitasi dan penanganan bencana, Tito menjawab singkat, "Nanti kita panggil (Gubernur Aceh)."