Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli menyampaikan baleid rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait besaran upah minimum provinsi atau UMP telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto untuk tinggal mendapat persetujuan tandatangan. Draf tersebut akan diteken oleh presiden dan diumukan paling lambat besok, Selasa (15/12).
“Sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini (ditandatangani). Kalau tidak, besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, inshaAllah,” kata Yassierli di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/12).
Ia menyampaikan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan buruh menjelang pengumuman UMP besok. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif. Hal ini agar penetapan UMP bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah nantinya.
Yassierli melanjutkan, pemerintah juga mempertimbangkan estimasi kebutuhan hidup layak dalam menentukan besaran upah. “Akan ada range yang memberikan kesempatan kepada Dewan Pengumpahan Daerah untuk menentukan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah,” ujarnya.
Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menjelaskan penentuan besaran UMP tahun 2026 berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan satu angka tetap.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah tahun ini menyiapkan penetapan UMP dalam bentuk range. Adapun tahun lalu Prabowo mengumumkan kenaikan rata-rata UMP 2025 sebesar 6,5%. “Arahan dari beliau dan yang kami usulkan Insyaallah nanti dalam bentuk range. Besok Insyaallah saya umumkan,” ujar Yassierli.
