JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi tegas kepada Kementerian Kehutanan untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan tersebut bergerak di sektor pengolahan hasil hutan, khususnya industri bubur kertas (pulp) dan produk turunannya.
Perintah itu disampaikan langsung oleh Presiden kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menyusul sorotan publik terhadap aktivitas PT TPL yang kerap dikaitkan dengan persoalan lingkungan.
"Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan. Bapak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk audit dan evaluasi total terhadap PT TPL ini," kata Raja Juli dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (15/12/2025), jelang Sidang Kabinet Paripurna seperti mengutip Antara.
Baca Juga: Pembalakan Liar Terungkap di Riau, 300 Meter Kubik Kayu Meranti Disita KLH
Menindaklanjuti perintah tersebut, Raja Juli langsung menugaskan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki untuk mengawal proses audit dan evaluasi terhadap PT TPL.
Ia menegaskan, hasil audit nantinya akan diumumkan secara terbuka kepada publik, termasuk kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada perusahaan.
"Insyaallah sekali lagi apabila (sudah) ada hasilnya, akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah akan kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakang ini," ujarnya.
PBPH sendiri merupakan singkatan dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang menjadi dasar operasional perusahaan kehutanan.
22 Izin Kehutanan Dicabut, Lebih dari 1 Juta Hektare Ditertibkan
Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan telah mencabut 22 PBPH dengan total luasan mencapai 1.012.016 hektare, termasuk 116.198 hektare di wilayah Sumatera.
Penulis : Ade Indra Kusuma Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara
- prabowo subianto
- toba pulp lestari
- audit izin hutan
- pbph
- kementerian kehutanan
- kerusakan hutan
