Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat untuk membahas mekanisme kerja Komite Percepatan Pembangunan Papua.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian konsolidasi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua.
“Kita sudah menyiapkan rapat. Rapat ini untuk bagaimana mekanisme kerja Komite Percepatan Pembangunan Papua,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (15/12).
Tito menjelaskan, rangkaian pertemuan akan berlanjut pada esok hari dengan rapat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas konsep pembangunan Papua.
“Dan setelah ini, besok dilanjutkan dengan rapat di Bappenas tentang konsep pembangunan Papua, dihadiri oleh semua,” ujarnya.
Selain itu, Tito menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan arahan langsung terkait langkah percepatan pembangunan Papua pada Selasa (16/12) pukul 15.00 WIB.
“Dan besok sore jam 3, Bapak Presiden yang akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua,” kata Tito.
Menurut Tito, Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan di Papua, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.
“Yang jelas, Bapak Presiden memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua. Jam 3 besok dengan seluruh Kepala Daerah, Komite, para tokoh se-Papua ya, dan juga dengan sejumlah kementerian dan lembaga, Menteri dan Kepala Lembaga,” ujar Tito.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Wanggai menyebut pertemuan tersebut dihadiri enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota se-Tanah Papua bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
“Para Gubernur telah hadir, 6 Gubernur, dan 42 Bupati dan Wali Kota se-Tanah Papua, bersama kami Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Komite Eksekutif Papua,” ujarnya.
Ia menegaskan pembentukan Komite Eksekutif Papua merupakan keputusan untuk memadukan dua sayap besar dalam percepatan pembangunan, yakni kementerian dan lembaga di satu sisi serta pemerintahan daerah di sisi lain.
“Ini adalah sebuah komitmen yang besar dari Bapak Presiden, sebuah keputusan politik untuk bisa mengelola langkah-langkah, dua sayap besar di dalam mengelola percepatan pembangunan Papua,” kata Velix.
“Tentu adalah sayap kementerian dan lembaga, termasuk BUMN di sini, dengan segala regulasi, kebijakan, program, anggaran, dan juga berbagai rancangan-rancangan strategis ke depan, terutama 5 tahun ke depan,” lanjutnya.
Namun, menurut Velix, peran pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam percepatan pembangunan Papua.
“Tapi di sisi lain, kita juga memiliki sayap pemerintahan daerah. Khususnya adalah para Gubernur, para Bupati/Wali Kota yang juga memiliki berbagai prioritas, regulasi-regulasi lokal, strategi program, dan anggaran, sehingga ini perlu ada sebuah keterpaduan,” ujarnya.
Velix menambahkan, komite ini bertugas memadukan kebijakan sektoral dengan konteks lokal Papua, sekaligus menyelaraskan anggaran dan wilayah prioritas pembangunan.
“Memadukan dari sayap regulasi sektoral dan regulasi daerah, memadukan kebijakan dan strategi, memadukan pendekatan sektoral dengan kontekstual daerah atau kontekstual Papua,” kata Velix.
“Kemudian melihat aspirasi yang berkembang dari daerah, kemudian yang bisa dirumuskan menjadi sebuah kebijakan nasional untuk masyarakat di Tanah Papua,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung luasnya wilayah Papua yang membutuhkan penentuan lokus prioritas pembangunan secara tepat.
“Dan kemudian adalah juga kesesuaian dan keselarasan dari sisi anggaran, dari sisi lokus-lokus wilayah. Karena mengingat Papua begitu luas, ada 6 provinsi hari ini,” ujarnya.
Velix menyebut, konsolidasi hari ini difokuskan pada penguatan kelembagaan pusat dan daerah, sementara esok hari akan masuk pada kerangka perencanaan pembangunan.
“Hari ini merupakan konsolidasi kelembagaan kita, pusat dan daerah. Besok pagi kita akan melakukan konsolidasi di level kerangka perencanaan,” kata Velix.
Velix menyebut, komite ini ditugaskan untuk mengawal implementasi regulasi, kebijakan, program, hingga anggaran agar percepatan pembangunan di Tanah Papua berjalan sesuai sasaran.
“Belum lagi ada Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 Tahun yang di situ ada bab tentang Papua. Dan komite ini ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk memastikan itu, mengawal regulasi, kebijakan, program, anggaran, dan lokus-lokus yang prioritas di Tanah Papua,” tandas Velix.
