Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap terkendali, meski penerimaan pajak hingga akhir tahun masih tergolong rendah. Pemerintah menargetkan defisit tidak melebar jauh dari outlook laporan semester sebesar 2,78 persen dan tetap berada di bawah batas maksimal yang diatur undang-undang.
Adapun, sampai 31 Oktober 2025 penerimaan pajak baru terkumpul Rp 1.459 triliun atau 70,2 persen dari outlook laporan semester (lapsem) I-2025 yakni Rp 2.076,9 triliun.
Purbaya menegaskan, pengawasan fiskal dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Kementerian Keuangan memonitor kondisi APBN hampir setiap hari, terutama dari sisi belanja negara, untuk memastikan tekanan defisit tetap terjaga. Langkah utama yang ditempuh adalah pengendalian pengeluaran kementerian dan lembaga (K/L), termasuk menyisir kembali program-program yang dinilai tidak jelas atau tidak siap dieksekusi.
“Saya kendalikan di bawah 3 persen, jadi kita enggak akan melanggar undang-undang. Sudah kita monitor terus hampir setiap hari di sana di Kemenkeu. Jadi strateginya ya pengendalian-pengendalian pengeluaran sudah dilakukan, sudah cukup lama sih,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, dalam praktiknya setiap tahun tidak pernah ada penyerapan anggaran yang mencapai 100 persen. Pemerintah biasanya mengasumsikan penyerapan sekitar 99 persen, namun pada akhirnya tetap ada anggaran yang dikembalikan karena tidak bisa dibelanjakan. Dari proses penyisiran tersebut, pemerintah bahkan sudah mengamankan ruang fiskal yang cukup besar jauh sebelum bencana terjadi.
Purbaya menyebut, dari hasil evaluasi program-program K/L, pemerintah telah mengumpulkan sekitar Rp 60 triliun yang siap digunakan jika diperlukan. Dana tersebut berasal dari program-program yang dinilai tidak jelas output-nya, termasuk rapat-rapat yang tidak memiliki urgensi kuat.
“Dananya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajari, kita sisir semua program-program Kementerian/Lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. Sudah kita sisir semuanya, even sebelum bencana sudah kita kumpulkan Rp 60 triliun dari situ,” kata Purbaya.
Ruang fiskal ini menjadi penting, salah satunya untuk membiayai kebutuhan pemulihan bencana yang nilainya mencapai Rp 51 triliun sebagaimana disampaikan oleh Kementerian PUPR dan BNPB. Menurut Purbaya, dengan dana yang sudah disiapkan tersebut, pemerintah relatif siap mengeksekusi kebutuhan anggaran tanpa harus membiarkan defisit melonjak tajam.
Di tengah tekanan penerimaan pajak, pemerintah juga melihat adanya potensi tambahan penerimaan dari sumber lain, termasuk dari penindakan terhadap pelanggaran dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Purbaya menyinggung potensi pemasukan dari pajak atas aset rampasan serta kontribusi dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
“Katanya Pak Jaksa Agung mau kasih Rp 2 triliun-Rp 3 triliun dari barang yang dirampas. Terus ada Satgas PKH kan itu pemasukan pajak,” ungkapnya.
Purbaya mengatakan, potensi penerimaan negara akan bertambah dari barang rampasan negara oleh Kejaksaan Agung. Tambahan penerimaan ini diharapkan bisa membantu menahan laju pelebaran defisit di tengah kondisi fiskal yang masih dinamis. Meski demikian, Purbaya mengakui angka defisit masih bergerak dan sangat bergantung pada realisasi penerimaan serta perkembangan produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun.
Terkait outlook defisit, Purbaya menyebut angkanya berpotensi sedikit lebih besar dari 2,78 persen, namun tetap dijaga agar tidak menembus 3 persen. Menurutnya, selama masih berada di bawah ambang batas tersebut, posisi fiskal Indonesia tetap aman secara hukum dan kredibel di mata pasar.
“Defisit berubah ya mungkin akan lebih besar sedikit, tapi saya tekan di bawah 3 persen jadi secara undang-undang masih aman. Masih dihitung. Kan angkanya bergerak terus nih,” ujarnya.
“Kelihatannya sih tekanannya cukup besar tapi kita jaga di level yang aman. Tapi belum tahu akan melebar dari 2,78 atau enggak,” pungkasnya.
