KPK Ungkap Hasil Pendalaman Penyidik di Arab Saudi Terkait Korupsi Kuota Haji

detik.com
12 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

KPK mengungkapkan hasil pendalaman penyidik di Arab Saudi terkait kasus korupsi kuota haji. Penyidik bahkan sampai menguji kepadatan tempat jamaah menunggu sebelum lempar jumrah di Mina.

"Nah di situ kan ada, masing-masing negara itu ada tempatnya tuh. Dari seluruh dunia itu ada tempatnya. Nanti ada di sektor berapa, sektor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tim penyidik itu menguji apakah terjadi kepadatan atau tidak di masing-masing sektor tersebut," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Baca juga: KPK Panggil Lagi Eks Menag Yaqut soal Korupsi Kuota Haji Pekan ini

Dia menerangkan, pengujian itu penting untuk dilakukan agar informasi yang masuk bisa disaring salah apa benar. Terlebih pengujian dilakukan untuk melihat langsung kepadatan yang terjadi.

"Apakah pembagian kuota itu menyebabkan atau disebabkan karena terjadinya akan terjadi penumpukan di salah satu sektor tersebut," jelas dia.

Selain itu, Asep menyebut penyidik berkomunikasi dengan Kementerian Haji kerjaan Saudi serta perwakilan Indonesia di Saudi yang biasa mengurus soal haji.

"Jadi di haji tahun 2024 itu mulai dari jumlah jamaah hajinya, kemudian juga jamah haji yang reguler dan ini berapa dan lain-lainnya itu dicek. Karena di sana juga kan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2024," ucapnya.

"Kemudian ada temuan lain. Ya tadi sudah sebut. Ada temuan, ada BBE, ada kita cek lapangan," imbuhnya.

Baca juga: Plt Gubernur Riau Usai Penggeledahan: Tak Berbuat Kenapa Alergi Diawasi KPK

Sebelumnya, Asep turut menjelaskan, proses penyidikan yang dilakukan hingga ke Arab Saudi ini lantaran pihaknya harus memastikan, apakah fasilitas yang diterima oleh para jamaah benar-benar tersedia. Sebab, Asep meyakini, ketika pembagian kuota sudah sesuai antara reguler dan khusus, tentu fasilitas juga pasti sudah disediakan oleh pihak Arab Saudi.

"Jadi kita akan membuktikan atau akan mencari informasi, apakah fasilitas yang di sana itu memang benar tersedia. Karena kami memiliki pemahaman, bahwa ketika negara, dalam hal ini Arab Saudi, memberikan kuota, sudah pasti sudah siap dengan fasilitasnya.




(maa/maa)

Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
KPK panggil Direktur Bina Kelembagaan K3 Kemenaker Muhamad Idham
• 19 jam laluantaranews.com
thumb
Situs Gunung Padang Dipugar Bertahap
• 16 jam lalukompas.id
thumb
Hadapi Lonjakan Penumpang Jelang Nataru, ASDP Perkuat Layanan di 15 Lintasan Pantauan Nasional
• 18 jam laludisway.id
thumb
Kepala BGN Pastikan Dana Dapur MBG Tersedia untuk Korban Banjir Sumatera
• 16 jam lalukompas.com
thumb
KPK Bongkar: Uang Rp 5 Miliar Dipakai Bupati Lampung Tengah Lunasi Utang Kampanye
• 19 jam lalurealita.co
Berhasil disimpan.