jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan dilakukan operasi pembersihan lumpur di rumah warga terdampak bencana Sumatra.
Hal itu dia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
BACA JUGA: Ada Bupati Kena OTT KPK Lagi, Mendagri Tito Berkata Begini
Menurut Tito, usul itu disampaikan setelah mendengar keinginan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah.
Eks Kapolri itu berharap pemerintah pusat bisa menambah pasukan untuk melaksanakan pembersihan rumah terdampak bencana banjir dan longsor.
BACA JUGA: Prabowo Janji Turun ke Lokasi Bencana Banjir Bandang Sepekan Sekali
"Menyarankan kalau bisa ditambah pasukan-pasukan BKO (Bawah Kendali Operasi, red), Pak, sebanyak mungkin untuk melakukan pembersihan secepat mungkin, Pak," kata Tito dalam rapat, Senin.
Eks Kapolda Metro Jaya itu menyatakan personel yang tersedia saat ini masih kurang untuk membantu pembersihan rumah terdampak banjir dan longsor.
BACA JUGA: Cegah Pembalakan Liar, Prabowo Perintahkan Menhut Raja Juli Tambah Jumlah Polisi Hutan
"Penambahan pasukan untuk pembersihan besar-besaran yang lumpur-lumpur ini, sehingga kelihatan bedanya, Pak," kata dia.
Selain itu, Tito menyebut pemerintah pusat perlu mempercepat pengiriman dana perbaikan rumah yang rusak ringan akibat bencana banjir dan longsor Sumatra.
Sebab, kata eks Kapolda Papua itu, jumlah pengungsi banjir dan longsor Sumatra bakal berkurang drastis saat rumah rusak ringan sudah bisa dihuni.
"Itu bisa mengurangi jumlah pengungsi antara 30 persen sampai 40 persen, Pak, sehingga jauh akan berkurang," ujarnya.
Prabowo mendengar itu kemudian meminta kementerian terkait bisa menginventarisasi jumlah rumah rusak ringan agar pemerintah mengirim dana perbaikan.
"Nanti Menteri Perumahan, BNPB, ya, saya kira demikian, ya, kepala desa, camat, bupati, wali kota, harus mereka verifikasi," ujar Kepala Negara.
Tito kemudian dalam rapat juga menyarankan perlunya Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan izin penyaluran bantuan pakaian gagal ekspor.
"Kalau kami sarankan ini ada undang-undangnya, Pak, ada pasalnya, dalam rangka kepentingan bencana, digunakan Pak. Jadi, asal ada surat permintaan resmi dari instansi," kata dia.
Eks Kepala BNPT itu mengatakan dua perusahaan sudah menghubungi dan menyatakan kesiapan mengirim total 125 ribu pakaian.
Menurutnya, pakaian yang tak berstandar ekspor ini tak bisa dikeluarkan untuk membantu bencana tanpa izin Bea Cukai dan Kemendag.
"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu ini, Bapak," ujar Tito.
Prabowo mendengar itu tampak menyambut positif. Namun, tetap mewaspadai penyelewengan izin.
"Harus diserahkan instansi, Kemendagri yang menerima dan bertanggung jawab dan harus segera dikirim ke daerah bencana," kata Kepala Negara. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Akan Kunjungi Lokasi Banjir dan Longsor di Sumatera Setiap Pekan
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
