750 Huntara Disiapkan untuk Warga Terdampak Banjir di Sumatra Barat

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra Barat. Pembangunan huntara ini bagian dari upaya penanganan pascabencana untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi warga terdampak.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data serta usulan pemerintah daerah, rencana pembangunan huntara mencakup enam kabupaten/kota, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Agam. Total huntara yang direncanakan berjumlah 750 unit dan akan direalisasikan secara bertahap sesuai kesiapan lahan, serta kelengkapan administrasi di masing-masing daerah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari, mengatakan percepatan pembangunan huntara menjadi prioritas agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang lebih aman selama proses pemulihan.

"BNPB terus mendorong percepatan penyediaan hunian sementara sebagai bagian dari fase transisi darurat ke pemulihan. Huntara ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak bencana," kata Abdul Muhari, dalam keterangannya, Senin, 15 Desember 2025.

Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintah daerah telah mengajukan permohonan pembangunan huntara tahap I sebanyak 60 unit untuk 60 kepala keluarga dari total 288 kepala keluarga terdampak. Kesiapan lokasi telah dipenuhi melalui penyediaan lahan seluas 9.000 meter persegi di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh.

Lahan tersebut berasal dari hibah masyarakat dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/273/BUP-LK/XII/2025 tertanggal 12 Desember 2025.
  Baca Juga: BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di Sumbar
Sementara itu, Kabupaten Agam telah menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara tahap I. Kabupaten/kota lainnya masih dalam proses penyelesaian dokumen pendukung, termasuk pendataan by name by address serta penetapan lokasi pembangunan.

Abdul menambahkan BNPB terus melakukan pendampingan dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah guna mempercepat pemenuhan administrasi dan kesiapan teknis di setiap wilayah.

"Koordinasi lintas sektor terus kami lakukan agar seluruh tahapan, mulai dari administrasi hingga pembangunan fisik, dapat berjalan sesuai ketentuan dan huntara bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak," ujar dia.

Selain itu, BNPB akan melanjutkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan pembangunan huntara berjalan optimal sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana di Sumatra Barat.