Pantau - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur telah memeriksa sebanyak 70 orang saksi terkait dugaan pemotongan bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di wilayah tersebut.
Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai unsur yang terlibat, mulai dari pendamping program, petugas dari dinas terkait, hingga para korban yang merupakan keluarga penerima manfaat.
"Ke-70 orang yang telah kami mintai keterangan ini, dari semua elemen, seperti petugas pendamping program bantuan, petugas dari dinas terkait dan korban, yakni penerima bantuan," ungkap salah satu pejabat Kejari Pamekasan.
Dugaan Pemotongan Dilakukan Oknum Pendamping PKHKasus ini mencuat setelah sejumlah korban melaporkan dugaan pemotongan bantuan sosial kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Setelah menerima laporan tersebut, Kejati Jatim melimpahkan penanganannya ke Kejari Pamekasan.
"Saat ini kasus penanganan kasus tersebut telah dilimpahkan oleh Kejati Jatim kepada Kejari Pamekasan, sehingga kami langsung bergerak melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan bahan keterangan dan barang bukti," ujar pejabat tersebut.
Dugaan pemotongan dana bantuan PKH dilakukan oleh oknum pendamping program yang bertugas di dua kecamatan, yakni Kecamatan Waru dan Kecamatan Tlanakan.
Berdasarkan keterangan para saksi, jumlah potongan yang dilakukan bervariasi, mulai dari Rp50 ribu hingga Rp800 ribu.
Bagian dari Penanganan Tiga Kasus Korupsi di PamekasanPenanganan dugaan korupsi dalam program PKH ini merupakan salah satu dari tiga kasus korupsi yang sedang ditangani Kejari Pamekasan sepanjang tahun 2025, khususnya sejak Januari hingga 15 Desember.
Dua kasus lainnya yang saat ini tengah dalam proses penyelidikan adalah dugaan korupsi gadai emas di Pegadaian Syariah Pamekasan, serta dugaan korupsi pembangunan toko milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan.
