jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bantuan belanja tidak terduga (BTT) dari pemerintah pusat kepada daerah terdampak bencana digunakan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
BACA JUGA: Pemprov Aceh Kirim Surat kepada UNDP & UNICEF, Simak Respons Mendagri Tito
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu diikuti seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.
Mendagri Tito menegaskan dirinya telah memberikan arahan kepada tiga daerah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), terkait penggunaan bantuan tersebut.
BACA JUGA: Rapat Bareng Prabowo, Mendagri Bicara Operasi Pembersihan Lumpur Rumah Warga
Dia menekankan bantuan keuangan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan individual, seperti pakaian, sabun, sampo, termasuk keperluan perempuan hingga bayi.
“Itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak,” terang Mendagri Tito dalam keterangannya, Selasa (16/12).
BACA JUGA: Mendagri Perintahkan Dirjen Dukcapil Turunkan Tim ke 3 Provinsi Terdampak Bencana Sumatra
Dia menjelaskan bantuan keuangan sebesar Rp 268 miliar tersebut telah diterima oleh daerah terdampak bencana.
Jumlah itu terdiri atas Rp 60 miliar untuk tiga provinsi serta Rp 208 miliar yang diberikan kepada 52 kabupaten dan kota terdampak.
“Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk. Terima kasih kepada Pak Mensesneg yang langsung bergerak cepat Pak langsung ke rekening, Pak. Karena memang semuanya masih jalan Pak perbankannya,” ujar Mendagri.
Mendagri juga meminta daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal memadai agar turut menyalurkan bantuan.
Hingga saat ini, sejumlah daerah telah mengirimkan bantuan berupa uang, tenaga medis atau obat-obatan, makanan, serta pakaian.
“Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu, solidaritas,” jelasnya.
Lebih lanjut kata Mendagri Tito, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim untuk melayani masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang, seperti KTP-el dan akta kelahiran.
Dia juga mendorong kementerian maupun lembaga lain yang berwenang menerbitkan dokumen penting, seperti ijazah, dokumen perbankan, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), agar melakukan langkah serupa.
“Kami mohon kementerian atau lembaga terkait bisa juga menggratiskan kepada mereka, Pak, sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito turut melaporkan adanya sejumlah desa yang hilang akibat longsor dan banjir sehingga perlu direlokasi.
Dia menegaskan Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan administrasi pemerintahan desa baru di lokasi relokasi. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pemda Siaga Hadapi Nataru dan Potensi Bencana
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
