JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah memiliki anggaran untuk penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Anggaran untuk penanganan dan pemulihan tersebut berasal dari kebijakan efisiensi yang diterapkannya sejak awal tahun 2025.
"Sekarang saatnya kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan uangnya ada. Justru karena pemerintah yang saya pimpin melakukan penghematan ratusan triliun rupiah, saya diserang dan dimaki-maki, disebut bahwa efisiensi ini salah," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Senin (15/12/2025).
Baca juga: Menkes Sebut 41 RS Terdampak Bencana di Sumatera Sudah Beroperasi Kembali
Dalam sidang kabinet paripurna itu, Prabowo menyinggung pihak-pihak yang memprotes kebijakan efisiensi anggaran.
Padahal menurutnya, prinsip efisiensi pengelolaan keuangan negara telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Prabowo Subianto, sidang kabinet paripurna, pemulihan pascabencana, banjir sumatera, bencana sumatera, Penanganan Bencana Sumatera, Penanganan banjir sumatera, pemulihan pascabencana Sumatera, anggaran pemulihan pascabencana Sumatera&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8xNi8xMDE5MjYyMS9wZW11bGloYW4tcGFzY2FiZW5jYW5hLXN1bWF0ZXJhLXByYWJvd28tdWFuZ255YS1hZGE=&q=Pemulihan Pascabencana Sumatera, Prabowo: Uangnya Ada§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `"Baru ada di dunia ini demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4," ujar Prabowo.
Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baca juga: 3.274 Sekolah Rusak akibat Banjir dan Longsor di Sumatera
Prabowo menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran berperan penting dalam mempersempit kebocoran dan praktik korupsi.
"Dengan efisiensi, kita punya uang sekarang. Di minggu-minggu terakhir ini kita benar-benar punya kemampuan fiskal. Perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan efisiensi yang berkeadilan," ujar Prabowo.
Penolakan terhadap kebijakan efisiensi diduganya tidak lepas dari adanya kepentingan yang ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu.
"Dengan efisiensi, kita punya kemampuan dan kekuatan. Kita sudah siap. Kita sudah siapkan," kata Prabowo.
Baca juga: Mendagri Ungkap Anggaran Tak Terduga Rp 268 Miliar Sudah Masuk ke 3 Provinsi Sumatera
Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan, biaya pemulihan untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai Rp 51,82 triliun.
Perkiraan tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
"Kami laporkan secara nasional dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dengan penjumlahan dari tiga provinsi estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun," ujar Suharyanto dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
Baca juga: Menkes Ungkap 600 Tenaga Kesehatan Akan Dikirim ke Sumatera
Di Aceh, estimasi biaya pemulihan mencapai sekitar Rp 25,41 triliun. Di provinsi tersebut, terdapat 37.546 rumah yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat.
Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas.
Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.
Baca juga: Tangani Bencana Sumatera, Panglima Sebut Sudah Kirim 35.477 Personel TNI dan Tambah Batalyon Zeni
Untuk Sumatera Utara, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp 12,8 triliun guna memperbaiki kerusakan yang terjadi.
Sementara itu di Sumatera Barat, kebutuhan pemulihan diperkirakan mencapai Rp 13,52 triliun berdasarkan hitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini



