JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan perannya sebagai policy hub atau pusat kebijakan yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean mengatakan, perubahan lanskap pembangunan nasional menuntut tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berbasis data.
“Perencanaan strategis kini bukan lagi sekadar formalitas, tetapi instrumen yang menentukan arah pembangunan agar selaras dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029,”ujarya dalam sebuah seminar di Jakarta, dikutip, Selasa (16/12/2025).
Karena itu, kata dia, kehadiran BSKDN sebagai policy hub menjadi sangat penting untuk menjembatani kompleksitas isu, menganalisis data lintas sektor, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan implementatif.
Dia menekankan perlunya penguatan mekanisme analisis dan evaluasi kebijakan agar setiap rekomendasi yang dikeluarkan BSKDN memiliki dasar yang kuat dan relevan.
“Selain itu, integrasi data dan inovasi kebijakan dipandang krusial untuk membangun ekosistem pengetahuan yang mampu mendukung pengambilan keputusan di lingkungan Kemendagri maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta modernisasi proses bisnis juga disebut sebagai elemen penting dalam mewujudkan peran BSKDN sebagai simpul kebijakan nasional di bidang pemerintahan dalam negeri.
“Dengan penguatan sistem analisis dan data yang terintegrasi, setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan BSKDN akan lebih akurat, relevan, dan berdampak nyata. Ini yang ingin kita bangun sebagai fondasi Policy Hub Kemendagri,” tutup Noudy.
Akademisi Universitas Indonesia Rudi Sumarwono menambahkan perspektif penting terkait perlunya pendekatan logis dalam penyusunan kebijakan. Dia memperkenalkan Logical Framework Analysis (LFA) sebagai alat sekaligus pendekatan yang mampu membantu merencanakan, mengelola, memonitor, dan mengevaluasi program berdasarkan logika sebab-akibat yang jelas.
Menurutnya, LFA sangat penting untuk memastikan kebijakan benar-benar menyelesaikan akar persoalan. Tanpa kerangka logis, kebijakan berpotensi hanya merespons gejala permukaan dan justru menimbulkan masalah baru.
"Logical thinking juga sangat diperlukan untuk menghindari kebijakan disusun berdasarkan simtom-simtom saja, bukan dari akar masalahnya. Hal seperti akan membawa hambatan bagi terwujudnya kebijakan berbasis data yang tepat," pungkasnya.
Original Article
