FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah KemenHAM Sulsel kembali memantau pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di Kota Makassar.
Salah satu sekolah yang menjadi sasaran adalah SMP Negeri 40 Makassar.
Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan layanan gizi bagi peserta didik berjalan sesuai standar dan bebas dari praktik diskriminasi.
Tim pemantau yang terdiri dari Penyuluh HAM Andi Nunung Bakhtiar bersama Doni Saputra dan Rudy Awal meninjau seluruh alur penyelenggaraan.
Mulai dari proses penerimaan dan penghitungan paket makanan hingga pemeriksaan kualitas sebelum dibagikan ke siswa di masing-masing kelas.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Minasa Upa juga turut menjadi bagian dari pengawasan guna memastikan ekosistem kesehatan anak terpenuhi secara menyeluruh.
Andi Nunung menegaskan, program MBG merupakan langkah strategis negara dalam menjamin hak anak untuk hidup sehat, tumbuh optimal, dan mendapat asupan gizi layak sebagaimana diatur dalam instrumen HAM nasional maupun internasional.
Kedatangan tim Kanwil KemenHAM disambut langsung oleh Kepala SMPN 40 Makassar, H. Ahmad Lamo, bersama bagian kesiswaan Hj. Erniwati dan Mahyuddin.
Ia menuturkan bahwa penyelenggaraan MBG di sekolahnya sejauh ini berjalan optimal.
“Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala, kalau ditanya soal terlambat, malah cepat sekali datangnya, bahkan kadang jam 8 sudah datang karena memang paling dekat dengan SPPG,” ujar Nunung kepada fajar.co.id, Jumat (12/12/2025).
Dalam kunjungan tersebut, kata Nunung, tim KemenHAM Sulsel turut memberikan rekomendasi lisan kepada pihak sekolah dan SPPG agar konsisten menjaga standar layanan gizi serta memperkuat pengawasan internal terhadap mutu makanan.
Sementara itu, tim lain yang dipimpin Iin Rahayu Asnur juga melakukan pemantauan serupa di SMA 1 Muhammadiyah Makassar.
Melalui rangkaian kegiatan ini, Kanwil KemenHAM Sulsel menegaskan dukungannya terhadap program prioritas pemerintah dalam peningkatan gizi anak dan pencegahan stunting.
Sinergi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, kata mereka, menjadi kunci agar hak tumbuh kembang anak di Sulawesi Selatan dapat terpenuhi secara maksimal.
Secara terpisah, Kepala Kanwil KemenHAM Sulsel, Daniel Rumsowek, menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan agar seluruh program yang berkaitan dengan hak dasar anak tetap berjalan sesuai prinsip HAM.
“Anak adalah masa depan bangsa. Kewajiban kita bersama memastikan mereka tumbuh sehat dan kuat,” ucap Daniel.
(Muhsin/Fajar)
