Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang Real Estat Indonesia (REI) menilai surat edara (SE) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penghentian sementara atau moratorium izin perumahan baru dapat dipahami seiring dengan upaya pemerintah mengevaluasi tata ruang hunian.
Wakil Ketua Umum REI Bambang Ekajaya mengatakan kebijakan tersebut pun bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali. Dia pun berharap jika ada pelanggaran tata ruang dalam pengembangan rumah maka dapat diselesaikan segera.
"Jelas di surat edaran tersebut sifatnya sementara, di evaluasi ulang, jika ada pelanggaran di selesaikan yang perlu di revisi segera perbaiki yang sudah sesuai dengan persyaratan perizinan segera bisa dilanjutkan," ujar Bambang kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).
Dia juga menyoroti bencana alam yang beberapa waktu terakhir terjadi di wilayah Jawa hingga Sumatra. Menurut Bambang, dengan kondisi tersebut memang sewajarnya untuk dilakukan evaluasi ulang.
Terlebih, dia menyebut lahan di wilayah Jawa Barat banyak yang labil serta jalur gempa yang potensial. Untuk itu, perihal tata letak geografis untuk hunian perlu ditinjau dan dicarikan solusi terbaik.
"Atau kalau perlu dipindahkan ke area pengembangan yang lebih aman, tentu dengan semangat win-win solution terbaik untuk semua pihak karena developer juga sudah ber-investasi diawal cukup besar," jelasnya.
Baca Juga
- KDM Larang Bangun Perumahan Baru se-Jawa Barat, Lanjutan dari Bandung Raya
- Dedi Mulyadi Terbitkan SE Moratorium Penebangan Pohon di Kawasan Hutan
- Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara
Dia pun berharap agar kebijakan tersebut hanya sementara dengan jangka waktu yang tidak berlarut agar salah satu program Asta Cita pemerintah yaitu target 3 juta rumah per tahun dapat tercapai.
"Tentu ini tidak bisa terhambat, development tetap bisa berjalan tapi tetap aman," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan baru di seluruh wilayah kerjanya.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat bertanggal 13 Desember 2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Mas Adi Komar membenarkan bahwa surat edaran tersebut kini berlaku untuk seluruh 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. “Betul, Pak Gubernur melakukan perluasan surat edaran,” kata Mas Adi kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).
Mas Adi menjelaskan, perluasan kebijakan tersebut ditetapkan Gubernur Dedi Mulyadi setelah kembali dari kunjungan kemanusiaan ke Aceh. Saat ini, surat edaran tersebut telah didistribusikan ke seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Surat edaran ini per hari ini sudah terdistribusikan ke 27 kabupaten/kota,” ujarnya.
Dalam suratnya, Dedi Mulyadi menyebutkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor tidak hanya mengancam wilayah Bandung Raya, tetapi juga hampir seluruh daerah di Jawa Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar perluasan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan.
“Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” kata Dedi dalam surat edaran tersebut.
