Kenapa Warga Kini Lebih Pilih Lapor Damkar daripada Polisi? Ini Kata Mahfud MD

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Mahfud MD, menanggapi fenomena masyarakat yang belakangan lebih memilih melapor ke Pemadam Kebakaran (Damkar) dibandingkan ke kepolisian.

Dikatakan Mahfud, pilihan tersebut sepenuhnya berada di tangan masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung pelayanan di lapangan.

Hal ini diungkapkan Mahfud usai menghadiri kegiatan serap aspirasi di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (16/12/2025).

“Itu bisa saja, kan yang merasakan itu masyarakat, perlakuannya apakah lebih suka lapor kepada Damkar, apakah suka lapor kepada polisi tentu itu pertimbangan sepenuhnya pada masyarakat,” ujar Mahfud kepada awak media.

Ia menjelaskan, persepsi publik terhadap institusi negara tidaklah seragam.

Setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda dalam menilai pelayanan yang diberikan, baik oleh Damkar maupun Polri.

“Masyarakat punya persepsi yang berbeda beda dari satu sama lain bagaimana cara pandangnya terhadap Damkar, bagaimana cara pandangnya terhadap Polisi,” katanya.

Mahfud menuturkan, meski sama-sama merupakan aparat negara yang berada di garis depan pelayanan publik, rasa yang muncul di masyarakat bisa saja berbeda.

“Mungkin sama-sama depan tapi mungkin ada rasa yang bisa berbeda satu sama lain sehingga itu satu pilihan,” lanjutnya.

Fenomena tersebut, menurut Mahfud, menjadi bagian dari masukan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri.

“Oleh karena itu, itu juga bagian dari masukan terhadap komisi percepatan reformasi kepolisian. Itu di antaranya seperti itu,” terangnya.

Mahfud kemudian mengingatkan kembali semangat reformasi Polri yang telah berjalan sejak pasca peristiwa 1998.

Sejak 1999, masyarakat sipil menghendaki hadirnya polisi yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik, yang dikenal dengan paradigma polisi sipil.

“Waktu itu memang cukup bagus tapi pelaksanaannya kemudian mengalami dekradasi sehingga indikatornya adalah kepercayaan masyarakat terhadap polri ini menurun,” jelasnya.

Padahal, lanjut Mahfud, legitimasi Polri tidak hanya bersumber dari hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik.

“Kalau kepercayaan publik sudah menurun apapun yang dilakukan oleh polri dianggap masih negatif sehingga perlu adanya reformasi,” tegasnya.

Saat ini, kata Mahfud, Komisi Percepatan Reformasi Polri tengah melakukan pemetaan persoalan sebagai dasar penyusunan kerangka kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden.

“Dengan demikian percepatan reformasi ini sekarang sedang belanja masalah untuk bisa menyusun kerangka kebijakan yang akan nanti disarankan kepada bapak presiden,” tandasnya.

Meski demikian, Mahfud bilang bahwa pemerintah telah menunjukkan respons awal terhadap aspirasi masyarakat.

“Tapi paling tidak bapak presiden sudah mendengar aspirasi masyarakat, keluhannya terhadap polri dan juga punya politicalwill kedepan supaya lebih baik,” kuncinya. (Muhsin/fajar)