FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Mahfud MD, bicara blak-blakan soal kondisi Kepolisian Republik Indonesia usai menghadiri forum serap aspirasi di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar.
Dikatakan Mahfud, kunjungan Komisi Percepatan Reformasi Polri ke Unhas bertujuan menyerap pandangan dan aspirasi publik terkait pembenahan institusi kepolisian.
Ia menegaskan, agenda yang tengah dijalankan bukanlah reformasi Polri dari nol, melainkan percepatan dari reformasi yang secara formal sudah dilakukan.
“Kita tidak akan melakukan reformasi Polri, karena reformasi itu sudah selesai. Yang akan dilakukan itu percepatan reformasi Polri,” ujar Mahfud kepada awak media, Selasa (16/12/2025).
Mahfud menyebut muncul beragam istilah yang digunakan publik, mulai dari regenerasi, transformasi hingga akselerasi. Namun substansinya tetap sama, yakni mempercepat perbaikan Polri.
“Lalu di sini tadi ada istilah muncul riengenery, ada istilah juga transformasi, akselerasi. Tapi reformasi polri itu selalu dikaitkan dengan upaya mempercepat,” sebutnya.
Lanjut Mahfud, secara struktur dan regulasi, Polri sejatinya telah memiliki fondasi yang kuat. Persoalan justru terletak pada praktik di lapangan yang dinilai menyimpang dari idealisme awal.
“Jadi Polri itu sebetulnya struktur dan aturannya sudah bagus. Sekarang kenapa menjadi seperti itu, kita sekarang sementara mencari, seperti orang sakit, dipegang, apanya sih, di mana yang kok rusak kayak gini?,” ucapnya.
Ia kemudian menyinggung berbagai masalah yang belakangan mencuat ke publik, mulai dari pemerasan, gaya hidup hedonis, flexing, hingga dugaan kolaborasi dengan kejahatan.
“Terjadi pemerasan, hedonisme, flexing, berkolaborasi dengan kejahatan dan sebagainya,” Mahfud menuturkan.
Tambahnya, pihaknya telah menemukan sejumlah faktor utama yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap Polri menurun. Faktor pertama, kata dia, adalah masuknya unsur politik ke dalam tubuh kepolisian.
“Nah itu kenapa terjadi sehingga masyarakat tidak terlindungi, kita cari, banyak, ada beberapa faktor yang sudah ditemukan. Pertama ini polri ini mulai bermasalah ketika masuk unsur politik ke dalamnya,” tegasnya.
Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah persoalan kepemimpinan. Kata Mahfud, karakter Polri yang sangat terkomando membuat kualitas pimpinan menjadi penentu utama kondisi institusi secara keseluruhan.
“Lalu yang kedua, soal leadership, karena Polisi itu kan sangat terkomando. Kalau yang di atas bagus, di bawahnya juga bagus. Kalau di atas tidak terkontaminasi politik, ke bawah pasti bagus, hanya itu kuncinya sebenarnya,” jelas Mahfud.
Ia menambahkan, persoalan-persoalan lain akan dibenahi secara bertahap setelah dua faktor utama tersebut ditangani.
Mahfud juga mengapresiasi berbagai masukan berbasis kearifan lokal yang ia terima selama berada di Makassar.
“Saya banyak mendapat istilah berdasarkan kearifan lokal dari Makassar tadi dan bagus-bagus. Kita akan coba dan itu nanti diolah sehingga muncul dan ikut mewarnai apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan Polri,” ungkapnya.
Mahfud menegaskan kembali bahwa Polri harus kembali pada jati dirinya sebagai institusi milik rakyat.
“Pokoknya Polri itu milik kita, polisi rakyat, harus dekat dengan rakyat, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum, melayani,” katanya.
Namun ia mengakui, penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama ketika bersinggungan dengan kepentingan bisnis dan politik.
“Tapi penegakan hukumnya ini compang-camping terutama kalau menyangkut dengan dunia bisnis, politik, dan sebagainya,” tutup Mahfud.
(Muhsin/fajar)
Keterangan: Prof Mahfud MD (tengah)
