Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mendapat instruksi resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi untuk memanfaatkan tanah negara atau lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lokasi relokasi warga terdampak bencana.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan instruksi tersebut diterimanya melalui sambungan telepon Mensesneg pada Senin (15/12) kemarin. Lahan milik negara dan BUMN dapat dimanfaatkan untuk relokasi warga terdampak bencana bencana alam, terutama bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk dijadikan tempat tinggal.
“Menindaklanjuti instruksi ini, kami akan melakukan pemetaan serta memastikan kesiapan warga untuk direlokasi ini, serta akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).
Mahyeldi mengatakan hal tersebut merupakan arahan yang sangat jelas, dimana untuk penggunaan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak dimungkinkan, dan hal ini akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi di lapangan.
Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi warga terdampak bencana, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya arahan pemerintah pusat, proses relokasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
“Kami berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pasca bencana dapat berjalan secara serentak dan memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.
Baca Juga
- Jadi Daerah Terparah, PLN Kirim Alat Penanganan Banjir di Agam Sumbar
- Raffi Ahmad Kunjungi Korban Terdampak Bencana di Sumbar
- Pemerintah Bakal Bangun Hunian Sementara untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
Sebelumnya, dalam instruksi Prasetyo Hadi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui sambungan telepon menyatakan, langkah tersebut dinilai sebagai solusi percepatan relokasi, khususnya di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten dan kota dalam pengadaan lahan.
“Jika di wilayah terdampak terdapat tanah negara atau lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan apabila memang dibutuhkan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula,” tegas Prasetyo Hadi.
Menurutnya pemerintah pusat secara aktif mendorong percepatan relokasi masyarakat terdampak bencana yang lahannya sudah tidak layak huni, agar dapat segera menempati lokasi yang lebih aman dan layak. Pemanfaatan lahan negara dinilainya sebagai alternatif konkret apabila daerah mengalami kendala dalam pembebasan lahan.
“Jika ada hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang izinnya, itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan,” sebutnya.
Mensesneg juga meminta Pemprov Sumbar untuk segera mengoordinasikan langkah tersebut di lapangan, termasuk berkomunikasi dengan pemilik atau pengelola lahan serta pemerintah kabupaten dan kota terkai
“Jangan berlama-lama. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah,” tutupnya.
1765870060_6e7d3701-94bc-43d6-9b93-1454551f94d3.Seorang warga membersih rumah dari tumpukan material pasca dilanda bencana banjir bandang yang berada di Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (8/12/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra
