14 Zona Megathrust, Pemerintah Diminta Memperkuat Mitigasi Bencana

Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR, Sandi Fitrian Noor, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan bencana nasional secara komprehensif. Hal ini merespons Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengidentifikasi 14 zona merah megathrust yang berpotensi memicu gempa dan tsunami besar. 

"Data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijadikan dasar kesiapan kita yang lebih matang," kata Sandi melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Desember 2025.
 

Dia menilai peringatan ini semakin mendesak mengingat adanya potensi cuaca ekstrem yang diprediksi berlanjut hingga Januari 2026. Sehingga, tindakan kolektif diperlukan.

"Kombinasi ancaman gempa besar berskala megathrust yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrem, menciptakan kerentanan multidimensi. Ini saatnya kita bertindak kolektif, dari tingkat pemerintah pusat hingga keluarga di rumah," kata Sandi.

Legislator dari Fraksi Golkar itu menilai data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megathrust adalah alarm keras bagi semuanya baik pemerintah maupun masyarakat. 

"Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem yang terus terjadi," ujar Sandi.


Anggota Komisi VIII DPR, Sandi Fitrian Noor. Foto: Dok. Istimewa.

Untuk menanggulangi kerawanan multidimensi ini, Sandi mendesak pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang nyata. Pertama, pemerintah harus secara masif menyosialisasikan bahaya zona megathrust, peta risiko, dan jalur evakuasi hingga tingkat RT/RW.

"Kedua, masyarakat harus didorong untuk menguasai protokol 'LARI, JAUH, TINGGI' saat terjadi gempa besar di pesisir," ujar Sandi.

Ketiga, memastikan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) gempa dan cuaca, serta seluruh sensor, berfungsi optimal. Keempat, melakukan latihan simulasi evakuasi untuk gempa-tsunami dan bencana hidrometeorologi secara bersamaan.

"Kelima, mendorong konsistensi penegakan aturan tata ruang, termasuk moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan rawan longsor," ujar Sandi.