jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menerbitkan enam sikap terkait bencana di Sumatra setelah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II di Surabaya, Minggu (14/12) kemarin.
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi menyatakan pihaknya prihatin bencana menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
BACA JUGA: PP KAMMI Apresiasi Upaya Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi & Jaga Aset Negara
Terlebih lagi, kata dia, ribuan warga terpaksa mengungsi, kehilangan harta benda, bahkan nyawa.
Menurutnya, bencana tersebut bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat langsung dari krisis ekologis yang akut.
BACA JUGA: Soal Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi, KAMMI: Sosialisasikan Secara Masif
“Bencana yang terjadi hari ini adalah bukti nyata rusaknya daya dukung lingkungan akibat deforestasi masif, pertambangan tak terkendali, dan alih fungsi lahan yang mengorbankan keselamatan rakyat,” kata Ahmad Jundi.
Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Arsandi menyoroti lambannya negara dalam menetapkan status darurat bencana nasional.
BACA JUGA: Purbaya Siapkan Duit Rp 60 triliun untuk Pulihkan Sumatra
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap keselamatan rakyat.
“Negara seharusnya hadir melindungi rakyat dan lingkungan hidup, bukan justru membiarkan eksploitasi alam oleh segelintir korporasi dan oligarki yang berujung pada tragedi kemanusiaan,” ujar Arsandi.
Berikut enam pernyataan sikap PP KAMMI setelah Rakornas II di Surabaya:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional dan membuka akses bantuan Internasional. Langkah ini mutlak diperlukan untuk percepatan evakuasi, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan pemulihan wilayah terdampak secara masif dan terstruktur.
2. Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas Data (Buka Data HGU dan IUP). Kami mendesak pemerintah untuk membuka seluas-luasnya data Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah hulu dan daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak bencana. Rakyat berhak tahu siapa pemilik konsesi yang telah menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan memicu bencana ini.
3. Mendesak Evaluasi Menyeluruh dan Moratorium Izin Tambang serta Perkebunan. Hentikan sementara (moratorium) seluruh aktivitas pembukaan lahan (deforestasi) dan pertambangan di wilayah rawan bencana. Pemerintah harus berani mencabut izin perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan merusak ekosistem. Musuh kita adalah ketidakadilan dan kebijakan yang menindas alam serta manusia.
4. Menuntut Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. Aparat penegak hukum harus menindak tegas korporasi maupun pejabat publik yang terlibat dalam kejahatan lingkungan (eco-cide). Jangan ada lagi impunitas bagi perusak hutan yang berlindung di balik kekuasaan.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan kader KAMMI untuk bahu-membahu menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera, seraya terus menyuarakan perlawanan terhadap perusakan lingkungan.
6. Terus mendoakan kebaikan bagi bangsa Indonesia, agar senantiasa diberi keselamatan, perlindungan, dan kekuatan untuk bangkit dari situasi sulit ini. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... UTIFEST Guncang GOR Soemantri, Hadirkan Puluhan Musikus Terbaik dari Timur Indonesia
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
