Sidoarjo, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur menggelar kegiatan normalisasi kendaraan lebih dimensi Tahun 2025 sebagai langkah awal menuju penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Sidoarjo ini ditandai dengan prosesi pemotongan kendaraan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Korps Lalu Lintas Polri, perwakilan PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, para direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan, pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo, KSOP Kelas I Tanjung Perak, serta Asosiasi Gerakan Sopir Jawa Timur.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa penanganan kendaraan over dimensi dan over loading merupakan bagian dari upaya membangun sistem transportasi darat yang berkeselamatan dan berkelanjutan.
“Penanganan kendaraan over dimensi dan over loading merupakan bagian dari upaya membangun sistem transportasi darat yang berkeselamatan dan berkelanjutan, karena kendaraan yang tidak sesuai standar berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan,” ujar Dudy.
Pada tahap awal, BPTD Kelas II Jawa Timur melakukan normalisasi terhadap 26 kendaraan angkutan barang melalui perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang mengikuti proses tersebut secara sukarela. Pendekatan kolaboratif ini dinilai sebagai upaya mendorong transformasi angkutan barang berkeselamatan tanpa semata mengedepankan penindakan.
Sejalan dengan kebijakan nasional Zero ODOL 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan normalisasi terhadap sekitar 300 kendaraan dari berbagai perusahaan angkutan barang dan asosiasi transportasi darat di wilayah Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pembinaan kepada pelaku usaha transportasi.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mendukung kebijakan Zero ODOL 2027 melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pembinaan kepada pelaku usaha transportasi,” kata Khofifah.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berperan aktif dalam percepatan penanganan kendaraan over dimensi dan over loading. Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Jawa Timur, Asosiasi Gerakan Sopir Jawa Timur, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, serta PT Jasa Marga dan PT Jasa Raharja atas kontribusi dan kolaborasi dalam mendukung keselamatan lalu lintas dan angkutan barang.
