Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan dirinya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat negara yang tidak menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut, ia ungkapkan dalam arahan yang disampaikan kepada para kepala daerah dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Istana Negara pada Selasa, 16 Desember 2025.
Tak hanya itu, mantan Menhan tersebut menekankan jika kesetiaan kepada rakyat dan negara menjadi syarat utama bagi setiap pejabat publik, tanpa memandang latar belakang apa pun.
“Kita tidak akan ragu-ragu memecat pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana asal-usul. Suku mana, agama mana, ras mana, siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti,” ucap Presiden Prabowo
Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen kuat menegakkan hukum dan memberantas segala bentuk penyelewengan.
Menurut Kepala Negara ini, peringatan tersebut bukan dimaksudkan untuk melemahkan semangat para pejabat, melainkan untuk mendorong kinerja yang bersih dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan jika pemerintah akan terus berupaya mengamankan aset dan kekayaan alam negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
Upaya tersebut dilakukan bersama para menteri Kabinet Merah Putih melalui penelusuran aset serta peninjauan regulasi yang ada.
“Kita mencari aset-aset, meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan. Sehingga, semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita,” kata Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengingatkan para kepala daerah di Papua agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, terlebih jika menggunakan dana otonomi khusus.
“Saya minta benar-benar pada Gubernur dan para bupati tanggung jawab ya. Bupati dan Gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?” ujar Presiden.
Para gubernur dan bupati yang hadir secara serempak menjawab, “Bisa.”
Presiden pun kembali menegaskan pertanyaannya. “Kok jawabannya kurang (terdengar), bisa?” yang kembali dijawab lantang oleh para kepala daerah, “Bisa.”
Presiden Prabowo menambahkan, masyarakat saat ini semakin kritis dan mampu mengawasi kinerja para pejabat secara langsung, termasuk melalui media sosial.
“Ini sekarang ini rakyatmu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk memperkuat pengawasan terhadap kepala daerah. Presiden juga berpesan agar para kepala daerah tidak terlalu lama meninggalkan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Editor: Redaktur TVRINews
