jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan kemandirian energi nasional.
Pemerintah juga menyiapkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi.
BACA JUGA: Indonesia Bakal Setop Impor Solar, Asalkan
Menurut dia, Papua memiliki potensi sumber energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah serta nasional.
Hal itu dikatakan saat Prabowo memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/12).
BACA JUGA: Menteri ESDM Sebut Indonesia Setop Impor Solar pada 2026
"Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua," ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi bagi wilayah-wilayah terpencil.
BACA JUGA: Pertamina Tekan Impor Solar
Menurut dia, perkembangan teknologi telah membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dimanfaatkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” kata dia.
Selain energi terbarukan, eks Danjen Kopassus itu juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati.
Langkah tersebut merupakan bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Prabowo menegaskan bahwa kemandirian energi akan berdampak signifikan terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, impor BBM Indonesia mencapai sekitar Rp 520 triliun per tahun.
Pengurangan impor tersebut dapat menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, yang selanjutnya dapat dialihkan untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” jelasnya.
Prabowo menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan target konkret, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.
Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun ke depan, pemerintah menargetkan penghentian impor bensin secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, untuk melakukan koordinasi yang erat dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tambah Prabowo. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
