FAJAR, MAKASSAR – Keterlambatan pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menuai sorotan.
Ketua Harian PBSI Makassar, Jamaluddin, mendesak PBSI Provinsi segera menggelar Musprov.
Menurutnya, Pengprov PBSI harus mengambil langkah konkret agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berlarut-larut.
Jamaluddin menegaskan, masa kepengurusan Pengprov PBSI Sulsel yang diketuai Devo Khadaffi sejatinya telah berakhir pada Desember.
Sesuai aturan organisasi, proses penjaringan dan pendaftaran calon pengurus seharusnya sudah dibuka satu bulan sebelumnya, yakni pada November.
“Seharusnya satu bulan sebelum masa jabatan berakhir sudah dibuka penjaringan calon. Itu sudah aturannya. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan Musprov akan dilaksanakan,” tegas Jamaluddin, Selasa (16/12/2025).
Ia mengingatkan, keterlambatan ini berpotensi mengganggu sejumlah agenda penting PBSI Sulsel ke depan.
Di antaranya penyesuaian kalender kegiatan PBSI Pusat hingga program pembinaan atlet yang membutuhkan keputusan pengurus definitif.
“Pengurus lama sudah berakhir, sementara pengurus baru belum terbentuk. Harapan kami, Musprov bisa segera dilaksanakan agar ada kejelasan kepengurusan dan program kerja bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan pemerhati bulu tangkis Sulsel, dr Hamzakir.
Ia menilai penjaringan calon ketua dan pengurus semestinya dilakukan di akhir masa kepengurusan.
Tujuannya agar seluruh Pengcab/Pengkot memiliki ruang mengusulkan figur yang dinilai kapabel.
“Bukan hanya PBSI Makassar, tetapi seluruh cabang berhak mempertanyakan alasan keterlambatan Musprov PBSI Sulsel,” ujarnya.
Menurut Hamzakir, molornya Musprov bukan sekadar persoalan administratif, melainkan dapat berdampak langsung pada keberlangsungan organisasi dan pembinaan atlet.
“Banyak agenda PBSI yang bisa terganggu, terutama penyesuaian kalender kegiatan PBSI Pusat. Programyang sudah disusun Pengprov juga terancam terbengkalai jika terjadi jeda kepengurusan,” jelasnya.
“Pembinaan atlet pasti terdampak karena ruang konsultasi menjadi terhambat. Belum lagi program Pengprov yang bersentuhan langsung dengan cabor,” tambahnya.
Hamzakir menegaskan, suksesi kepemimpinan idealnya digelar menjelang akhir masa jabatan agar tidak terjadi kekosongan.
“Kalau kepemimpinan berlanjut, program bisa berkesinambungan. Kalaupun berganti, waktunya tidak terlalu panjang, sehingga organisasi tetap berjalan,” pungkasnya. (irm)
