Bencana ekologis yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatra mengakibatkan kerusakan pada banyak sektor. Selain lingkungan, pemukiman, dan akses yang rusak, yang kerap luput pada penanganan bencana adalah penyelamatan arsip negara.
Dalam pandangan yang lebih luas, penyelamatan arsip pascabencana menjadi isu strategis, karena bencana tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan kemanusiaan.
"Tetapi juga berisiko mengganggu keberlangsungan arsip negara dan pemerintahan daerah," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dalam siaran pers, Rabu (17/12/2025).
Hal itu dikatakan Rini saat menerima audiensi Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Mego Pinandito di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (16/12/).
Padahal perlu diakui, arsip akan bermanfaat di masa depan mulai dari menyelamatkan arsip yang saat ini ada, hingga evaluasi bagaimana agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan saat terjadi bencana.
Jika belajar dari arsip sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatra telah menulis tentang pembuatan taman untuk mencegah banjir. Taman Sriksetra yang dibangun tahun 606 Saka (684 Masehi) dirancang untuk mencegah banjir dengan sistem hidraulika kuno berupa kanal, kolam, telaga, dan parit yang mengatur aliran air.
Taman itu ditanami beberapa jenis pohon yang bisa menampung air saat hujan deras agar kota tidak kebanjiran, dan menjaga pasokan air saat kemarau. Semua itu diarsipkan secara rapi dalam prasasti Talang Tuo.
Pada titik ini, kontribusi ANRI menjadi penopang penting agar arsip negara tetap selamat dan tertata, sehingga generasi mendatang dapat belajar dari kejadian saat ini. Terutama proses pembelajaran kebijakan, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta keberlanjutan reformasi birokrasi dapat terus berjalan. Upaya yang telah dilakukan ANRI dalam konteks kebencanaan menunjukkan peran strategis tersebut terwujud di lapangan.
Beberapa hal menjadi perhatian Rini sehubungan dengan penyelamatan arsip pascabencana. Sebagai penjaga memori kolektif bangsa, ANRI perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam penyelamatan arsip pascabencana. Termasuk integrasi dengan data kebencanaan dan data ASN terdampak.
"Kedua, ANRI diharapkan menyusun peta prioritas arsip terdampak, terutama arsip yang bersifat vital dan strategis, yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan pengambilan keputusan pemerintahan daerah," ungkap Rini.
Ketiga, ANRI perlu memperkuat kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), agar penyelamatan arsip terhubung dengan pemulihan manajemen ASN. Keempat, perlu penguatan arsip digital yang bersifat resiliensi. Artinya, membangun sebuah sistem yang mampu bangkit dan beradaptasi setelah terjadi kesulitan seperti bencana alam.
Selain itu, perlu adanya pergeseran pendekatan penanganan arsip pascabencana. "Dari yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan sistemik. Apresiasi terhadap langkah awal yang telah dilakukan ANRI perlu diikuti dengan penguatan kebijakan, koordinasi, dan sistem pendukung agar negara tidak kehilangan memori, legitimasi, dan kapasitas institusionalnya," pungkas Rini.
(prf/ega)
