Kepatuhan yang Melumpuhkan

Presiden Prabowo menyentil pihak-pihak yang bekerja lambat karena terlalu mengabdi pada peraturan. “Di sana-sini masih ada pihak-pihak dari pemerintah yang kurang cepat bergerak. Terlalu banyak menghamba kepada peraturan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Sentilan itu terdengar ringan, tapi menyasar kebiasaan berat: kebiasaan menjadikan aturan sebagai alasan sah untuk tidak melakukan apa-apa.

Kepala Negara menekankan, peraturan dibuat oleh manusia. Maka, “peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat dan tidak sesuai dengan UUD 1945 harus segera diubah.”

Masalah ini sebenarnya sudah setua map birokrasi itu sendiri. Negara ini bukan kekurangan aturan. Kita justru kelebihan aturan. Sampai-sampai aparatur negara lebih sibuk menjaga pasal tetap murni daripada memastikan rakyat tetap hidup layak. Dalam kondisi tertentu, aturan dipatuhi dengan khusyuk, sementara akal sehat dimatikan dengan sopan.

Kalimat “belum ada aturannya” kini telah naik kelas. Ia bukan lagi keterangan, melainkan perlindungan diri. Dengan empat kata itu, tanggung jawab bisa ditunda, keputusan bisa dibekukan, dan nurani bisa dilipat rapi. Tidak melanggar apa pun, kecuali rasa keadilan.

Lucunya, birokrasi kita sangat takut salah di atas kertas, tapi cukup berani membiarkan masalah menggantung di udara. Salah prosedur dianggap dosa besar. Namun salah terhadap rakyat sering kali hanya dicatat sebagai risiko sosial. Seolah selama administrasi aman, penderitaan bisa menunggu.

Aturan, yang sejatinya alat bantu, perlahan diperlakukan seperti pusaka. Tidak boleh disentuh sembarangan, apalagi ditafsirkan. Padahal, aturan dibuat untuk mempermudah kerja negara. Bukan untuk memastikan negara selalu punya alasan mengapa ia tidak bekerja.

Berani Berpikir

Di negeri ini, masalah jarang mati. Masalah hanya dipindahkan dari satu meja ke meja lain. Rakyat datang membawa kebutuhan mendesak, pulang membawa nomor registrasi. Proses berjalan mulus, waktu habis dengan tertib, hasil menyusul, itupun bila semesta mengizinkan.

Dalam konteks itulah pernyataan Presiden patut dibaca sebagai pengingat yang menampar: negara tidak hanya butuh pegawai yang patuh, tapi juga aparatur yang berani berpikir. Bukan berpikir melawan aturan, melainkan berpikir untuk memahami tujuan aturan itu sendiri.

Pertanyaannya sederhana, tapi sering dihindari: apakah aparatur negara bekerja untuk bunyi pasal, atau untuk makna keadilan di baliknya? Jika aturan belum mengatur penderitaan hari ini, apakah rakyat diwajibkan bersabar sampai revisi peraturan terbit?

Ketaatan memang penting. Namun ketaatan tanpa nalar hanya melahirkan pelayanan yang sah, rapi, dan tidak berguna. Negara yang besar bukan negara yang paling tertib di arsip, melainkan yang mampu mengambil keputusan dengan empati dan akal sehat.

Kita tidak kekurangan regulasi. Yang sering langka adalah keberanian moral untuk mengingat bahwa aturan diciptakan untuk manusia. Bukan manusia yang dikorbankan demi aturan.

Bersembunyi

Pada akhirnya, negara tidak runtuh karena kurangnya peraturan, melainkan karena terlalu banyak orang yang bersembunyi di baliknya.

Aturan memang perlu ditaati, tapi akal sehat tidak boleh ikut dimatikan. Sebab ketika keberanian berpikir dianggap ancaman, dan kepatuhan membuta dipuji sebagai kebajikan, saat itulah negara bekerja rapi—namun gagal hadir.

Ketaatan pada aturan adalah keharusan, tapi keberanian menggunakan akal sehat adalah kematangan. Negara tidak kekurangan peraturan; yang sering kurang adalah keberanian moral untuk menafsirkan aturan demi manusia.

Dan, di hadapan rakyat yang menunggu, arsip yang tertib tidak pernah bisa menggantikan keadilan yang terlambat.

Zainal Arifin Emka,
Wartawan Tua, Pengajar Stikosa-AWS