Bangkok, VIVA – Thailand mendesak Kamboja sebagai pihak pertama yang mengumumkan gencatan senjata untuk menghentikan bentrokan mematikan di perbatasan kedua negara yang telah menewaskan sedikitnya 52 orang di kedua pihak.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Maratee Nalita Andamo mengatakan setiap gencatan senjata harus memenuhi persyaratan tertentu dan dapat dipercaya, menurut laporan Thai PBS.
"Menjadi kewajiban Kamboja untuk memulai gencatan senjata karena merekalah yang melanggar wilayah Thailand," katanya dikutip Rabu, 17 Desember 2025
Thailand juga meminta Kamboja untuk bekerja sama membersihkan ranjau di perbatasan sebagai syarat untuk menghentikan pertempuran. Thailand menuding Kamboja telah menanam ranjau darat baru di sepanjang perbatasan, tetapi tuduhan itu dibantah Kamboja.
Kamboja pada Senin, mendesak Konvensi Senjata Munisi Curah (CCM) untuk mengecam "penggunaan munisi curah oleh Thailand di wilayah sipil dan menegakkan hukum humaniter internasional," menurut Kementerian Informasi Kamboja dalam pernyataannya pada Selasa.
Meski Thailand bukan negara pihak dalam konvensi tersebut, Kamboja menyerukan kepada presiden CCM dan anggota konvensi agar mengecam penggunaan munisi curah di wilayah sipil serta menyoroti dampaknya terhadap kemanusiaan.
Harian Thailand Khaosod melaporkan dua tentara Thailand tewas pada Selasa malam, sehingga jumlah tentara Thailand yang tewas dalam konflik tersebut mencapai 19 orang.
Selain itu, 16 warga sipil Thailand tewas dalam konflik tersebut.
Di lain pihak, Kementerian Dalam Negeri Kamboja melaporkan 17 warga sipil di negara itu tewas dan 77 lainnya terluka, menurut kantor berita resmi Agence Kampuchea Presse.
Secara terpisah, jam malam di Provinsi Trat, Thailand, dicabut setelah situasi berhasil dikendalikan, kata juru bicara asisten Angkatan Laut Kerajaan Thailand Napassakorn Tipso, seperti dikutip oleh The Nation.
Bentrokan terus berlanjut meski Presiden AS Donald Trump pada Jumat (12/12) mengatakan para pemimpin Thailand dan Kamboja telah sepakat menghentikan pertempuran yang kembali pecah.
Pada Oktober, pemimpin kedua negara itu menandatangani perjanjian damai di Kuala Lumpur di hadapan Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, tetapi perjanjian itu ditangguhkan setelah tentara Thailand terluka parah akibat ledakan ranjau darat.
