BaBe - BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen di Akhir 2025 | viva.co.id

Jakarta, VIVA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menahan BI rate di level 4,75 persen.

Perry menambahkan, RDG BI pada 18 dan 19 November 2025 itu juga menetapkan untuk menahan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen dan Lending Facility sebesar 5,5 persen.

Baca Juga :

Ekonom Sepakat BI Perlu Tahan Suku Bunga Acuan di 4,75 Persen

Dibuka Menghijau, IHSG Diprediksi Terkonsolidasi Jelang Pengumuman BI Rate

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen," kata Perry dalam telekonferensi pers, Rabu, 19 November 2025.

Gubernur BI, Perry Warjiyo

Photo :

[tangkapan layar]

"Demikian juga dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility tetap 5,50 persen," ujarnya.

Perry menegaskan bahwa keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional.

Ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi yang terkendali dalam sasaran 2,5 +/- 1 persen serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pelonggaran kebijakan makroprudensial diperkuat dengan meningkatkan efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan, untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit pembiayaan ke sektor riil khususnya ke sektor-sektor prioritas pemerintah.

Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui perluasan akselerasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

"Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan sejumlah langkah kebijakan," ujarnya.