Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Desember 2025 kembali dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan. Kali ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirim wakilnya, yakni Suahasil Nazara.
“Rapat Dewan Gubernur hari ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Pak Suahasil Nazara, dengan surat kuasa dari Menteri Keuangan, sesuai Undang-undang Bank Indonesia, atas undangan kami,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/12).
Ia menyambut baik kehadiran perwakilan Kementerian Keuangan tersebut. Hal ini dapat berdampak positif dalam sinergi bank sentral dan pemerintah dalam membuat kebijakan. “Ini sebagai bentuk komitmen kami bersama koordinasi sinergi yang semakin erat antara kebijakan moneter BI dengan kebijakan fiskal pemerintah,” ujar Perry.
Pada RDG November 2025, hal yang sama juga terjadi. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menggantikan Purbaya untuk menghadiri undangan dari BI dalam Rapat Dewan Gubernur.
Perry memastikan hal tersebut diperbolehkan sesuai Undang-undang BI Pasal 43 ayat 1 huruf A. "Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara,” kata Perry dalam konferensi pers pada pertengahan November 2025.
Pada bulan lalu, BI mengungkapkan banyak pembahasan yang dilakukan dengan Kemenkeu. Hal pertama yang disampaikan adalah pentingnya untuk membangun ekspektasi positif secara bersama, baik oleh bank sentral maupun pemerintah, melalui Kemenkeu. “Ekspektasi itu menjadi sangat penting dan ekspektasi itu akan semakin kuat dengan sinergitas kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah yang semakin kuat,” kata Perry.
Kedua, Thomas juga memberikan update mengenai ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai juga hasil koordinasi sebelumnya bahwa ekspansi fiskal yang digaungkan oleh pemerintah itu mendorong pertumbuhan sektor riil melalui permintaan.
Ketiga, Wamenkeu juga menyampaikan rencana pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dilakukan untuk bersama-sama menjaga stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, stabilitas nilai, termasuk untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
