REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan membangun 2.603 rumah bagi penyintas banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ribuan rumah tersebut merupakan hunian tetap, bukan hunian sementara.
“Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” kata Maruarar setelah mengikuti Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Rabu (17/12/2025).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Resbob Pembuat Konten Hina Suku Sunda Dijerat Pasal UU ITE, Ancaman Hingga 10 Tahun Penjara
- Menengok Ajang Keseruan Libur Nataru di CitraRaya Tengerang
- Dukung Farhan Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Jelek
Ia menjelaskan pembangunan hunian tetap akan dimulai pada bulan ini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan, namun tanpa menghambat kecepatan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Pihaknya telah berkoordinasi sesuai arahan Presiden agar regulasi tidak menjadi penghalang negara dalam membantu rakyat.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Untuk itu, Kementerian PKP mengusulkan pelaksanaan rapat koordinasi lintas lembaga penegak hukum dan pengawasan, termasuk kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Bagaimana kita bisa bekerja dengan benar sesuai aturan, tetapi juga cepat. Karena itulah arahannya kepada kami,” kata Ara.
Terkait lokasi relokasi, Ara menyebut sejumlah lokasi telah diusulkan dan terus diklasifikasikan berdasarkan tiga kriteria utama, yakni kepastian hukum lahan, keamanan teknis dari risiko bencana seperti banjir dan longsor, serta kelayakan sosial dan ekonomi.
“Rumah itu bukan hanya gedungnya yang dibangun, tetapi kehidupannya juga berpindah. Jadi harus dipikirkan lokasi tempat anak-anak bersekolah, tempat bekerja orang tuanya, serta akses ke pasar. Ekosistem itu harus menjadi pertimbangan,” kata dia.
Ia mengatakan pendanaan pembangunan 2.603 rumah tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak 2.500 unit rumah didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya berasal dari dana pribadi dirinya.
“Dananya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 2.500 rumah, dari saya pribadi 103 rumah,” kata Ara.
