Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan pentingnya keterlibatan organisasi tani dalam mendukung pelaksanaan program prioritas sektor pertanian nasional. Hal itu disampaikan saat membuka Dialog Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bersama Menteri Pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri 592 peserta yang terdiri dari pengurus pusat dan daerah HKTI, pemuda tani, wanita tani, pengusaha tani, serta perwakilan organisasi tani dari berbagai daerah di Indonesia. Dialog ini menjadi forum komunikasi antara pemerintah dan organisasi tani dalam membahas kebijakan pertanian nasional.
Dalam sambutannya, Sudaryono menyampaikan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak dapat dijalankan oleh Kementerian Pertanian sendirian, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta petani sebagai pelaku utama di lapangan.
“Sendirian kita lemah, tetapi jika kita bersama, kita akan menjadi semakin kuat. HKTI siap berperan aktif mendukung program prioritas pertanian nasional, termasuk swasembada pangan dan penguatan kedaulatan pangan nasional,” kata Sudaryono.
Ia menambahkan bahwa sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu fokus kebijakan nasional. Menurutnya, kebijakan di sektor tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan produksi hingga penguatan sistem pendukung pertanian.
Dalam dialog tersebut, Sudaryono menyinggung sejumlah kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah, antara lain perbaikan sistem irigasi, distribusi pupuk, perbaikan tata niaga gabah, serta dukungan terhadap komoditas strategis seperti gula.
“Tahun ini pemerintah menargetkan swasembada beras dan jagung. Sementara pada tahun berikutnya, fokus kebijakan diarahkan pada pengembangan hilirisasi dan peningkatan produksi peternakan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dialog ini juga menjadi wadah bagi organisasi tani untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan program pertanian di lapangan. Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi kebijakan agar program yang dirancang pemerintah dapat berjalan efektif dan menjangkau petani hingga tingkat bawah.
