Gubernur Diwarning Jangan Main-Main dengan UMP 2026, Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid Sampai Januari

JAKARTA, DISWAY.ID — Kalangan buruh memperingatkan para gubernur agar tidak “main-main” dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Ketua KSPI Said Iqbal menegaskan, buruh siap menggelar aksi demo berjilid-jilid dan bergelombang di daerah jika kepala daerah mengubah atau mencoret hasil kesepakatan penetapan indeks kenaikan upah.

Pemerintah pusat dinilai sudah memberi ruang kompromi lewat formula indeks tertentu 0,5–0,9.

BACA JUGA:Buruh dan Pengusaha Belum Sepakat Besaran UMP Jakarta 2026, Pramono Gelar Rapat Khusus

Namun, bagi buruh, titik krusial kini berada di tangan gubernur. Sa’id Iqbal menegaskan, KSPI menerima rentang tersebut hanya dengan satu syarat mutlak: indeks yang dipilih harus 0,9.

Ia mengingatkan, buruh akan fokus mengawal keputusan di daerah karena ada indikasi sejumlah gubernur sudah “pasang kuda-kuda” menetapkan indeks rendah sebelum perundingan selesai.

BACA JUGA:1.963 Personel Dikerahkan Kawal Aksi Buruh di Silang Selatan Monas

"KSPI akan menyerukan dan menginstruksikan seluruh buruh Indonesia untuk memperjuangkan indeks angka tertentu 0,9. Kami minta gubernur jangan mengubah atau mencoret nilai itu bila bupati dan wali kota sudah menyepakati,” tegas Said Iqbal.

Menurutnya, jika gubernur justru menurunkan indeks, buruh menganggap itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap arahan presiden dan kepentingan pekerja. KSPI pun memilih menggeser strategi aksi dari pusat ke daerah.

BACA JUGA:Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Kenaikan Upah Tak Sesuai Harapan

"Kalau pada 24 Desember nanti ternyata indeks yang sudah kami terima diubah oleh gubernur, bisa dipastikan aksi nasional akan dilakukan. Berjilid-jilid, bergelombang,” katanya.

Sa’id Iqbal juga menegaskan penolakan buruh terhadap PP pengupahan terbaru yang dinilai menghidupkan kembali rezim upah murah.

BACA JUGA:Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Kenaikan Upah Tak Sesuai Harapan

Dengan inflasi nasional 2,86 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,05 persen, ia menyebut indeks 0,5 hanya menghasilkan kenaikan sekitar 4,3 persen, angka yang ditolak total oleh buruh.

Ancaman aksi pun kini mengarah ke kantor-kantor gubernur. KSPI menilai daerah menjadi medan penentuan terakhir sebelum eskalasi protes meluas secara nasional.