Menkomdigi Tegaskan Negara Hadir Cegah Dampak Judi Online, Kini Transaksi Judol Turun 57 Persen

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap keberhasilan signifikan dalam upaya pemberantasan judi online. Dalam keterangannya Meutya penurun tersebut merupakan hasil nyata dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi judi online.

“Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat, menunjukkan juga negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.

Meutya menekankan upaya pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini dan akan terus memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap segala bentuk praktik judi daring.

Pemerintah akan terus mempersempit ruang gerak pelaku, baik dari sisi konten, infrastruktur digital, maupun aliran dananya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), lanjut Meutya, secara konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten dan situs-situs judi online yang beroperasi di ruang digital Indonesia.

“Setiap laporan masyarakat dan temuan sistem kami tindaklanjuti secara cepat sebagai bagian dari komitmen menjaga ruang digital yang aman dan sehat,” ucapnya.

Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi online pada tahun 2025 mencapai Rp155 triliun, mengalami penurunan drastis sebesar 57 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp359,8 triliun.

Di sisi lain, PPATK juga menghitung penurunan dari jumlah pemain judi online di Indonesia pada 2025. Pemain judol di Indonesia turun 68,32% dibandingkan tahun lalu. Di 2025, pemain judol terhitung sebanyak 3,1 juta orang, sementara di 2024 sebanyak 9,7 orang.

Tren penurunan ini memberikan harapan bahwa dengan keberlanjutan upaya pemerintah dan kerjasama masyarakat, jumlah pemain judi online di masa mendatang dapat terus berkurang.

Dalam keterangan yang sama Menkomdigi Meutya Hafid mengakatan jika data yang dirilis oleh PPATK memperkuat klaim keberhasilan pemerintah dalam menekan praktik judi daring di tanah air.

“Data PPATK menjadi indikator yang sangat kredibel bahwa kebijakan pengawasan, pemutusan akses hingga penegakan hukum yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan terukur,” tegasnya.