105.992 Jiwa Pengungsi dengan Kebutuhan Khusus di Aceh Butuh Perhatian

Sebanyak 105.992 jiwa pengungsi dengan kebutuhan khusus terdata di Aceh. Mereka meliputi kelompok rentan, yakni perempuan sebagai kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan ibu menyusui. Dengan data itu, penyaluran bantuan akan disiapkan secara detail sesuai kebutuhan mereka.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (17/12/2025), mengatakan, pihaknya bersama pemerintah provinsi dan akademisi di Aceh melakukan pemilahan data untuk memperoleh data lebih terperinci dan komprehensif bagi pengungsi.

Pendataan yang dimulai sejak 10 Desember tersebut, dilakukan berdasar pengelompokan jenis kelamin, umur, dan penyandang disabilitas. "Tujuannya agar instansi terkait, seperti dinas sosial, bisa menyediakan kebutuhan atau bantuan khusus untuk pengungsi bersangkutan," ujarnya.

Sejauh ini, Muhari menuturkan, pendataan baru dilakukan di sejumlah lokasi yang bisa diakses di 189 titik pengungsian yang tersebar di 10 kabupaten/kota, terdiri dari delapan kabupaten/kota yang didata selama 10-13 Desember. Adapun dua kabupaten/kota lain baru didata pada 16 Desember dan ditargetkan tuntas pada 18 Desember.

Hingga 16 Desember, total ada 105.992 jiwa pengungsi yang terdata secara detail dari total 545.390 orang pengungsi di seluruh Aceh. "Yang berhasil didata detail baru sekitar 20 persen dari total pengungsi di Aceh. Jumlahnya akan terus bertambah seiring pendataan yang terus dilakukan," katanya.

Menurut Muhari, dari data yang telah diperoleh, ada lima kelompok usia yang butuh perhatian khusus, yakni dewasa usia 18-59 tahun, remaja usia 13-17 tahun, anak-anak 5-12 tahun, balita usia 12-59 bulan, dan lansia di atas 60 tahun. Di antara semua itu, ada tiga kelompok yang paling rentan, yakni perempuan sebagai kepala keluarga (KK), penyandang disabilitas, dan ibu menyusui.

Akan tetapi, mereka menilai yang butuh perhatian khusus paling besar adalah penyandang disabilitas dan ibu menyusui. Itu karena jumlah mereka signifikan dan memang banyak yang perlu dibantu secara khusus.

"Kebutuhan yang harus segera didorong diberikan kepada mereka bukan hanya makanan, melainkan pula yang bersifat non makanan," tuturnya.

Muhari menyampaikan, turut memberikan perhatian lebih ke lokasi pengungsian di dua kabupaten/kota, yaitu Pidie Jaya, yang terdapat banyak bayi, lansia, dan perempuan sebagai KK. Kemudian, Aceh Tamiang yang terdapat banyak anak-anak dan balita.

”Di sana, mereka memerlukan tambahan bantuan makanan penguat gizi dan obat-obatan," ucapnya.

Sementara itu, demi memenuhi kebutuhan konsumsi warga terdampak, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir mengatakan, mereka telah menyediakan sejumlah dapur umum. Setidaknya, ada 14 dapur umum yang disediakan Kementerian Sosial di lima kabupaten/kota dengan jumlah mencapai 85.178 porsi per hari.

Dapur umum itu tersebar di satu lokasi di Aceh Tamiang dengan 6.000 porsi per hari dan satu di Langsa dengan 2.000 porsi per hari. Selain itu, dua di Bireuen dengan 3.700 porsi per hari, lima di Pidie Jaya dengan 37.886 porsi per hari, dan lima di Pidie dengan 35.592 porsi per hari.

"Jumlah dapur umum Kemensos terus berkurang dari sebelumnya 21 menjadi 14. Itu karena jumlah pengungsi yang terus berkurang," ujarnya.

Di samping itu, Chaidir menuturkan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota turut menyediakan maupun mendukung dapur umum yang dikelola warga.

Total, ada empat dapur umum yang dikelola dinas sosial kabupaten/kota dengan 6.267 jiwa yang dilayani. Kemudian, ada 625 dapur umum mandiri yang dikelola warga di 12 kabupaten/kota dengan 224.458 jiwa terlayani.

Dapur umum itu menyediakan konsumsi untuk tiga waktu makan, yakni pagi, siang, dan malam. Warga yang dilayani mulai dari warga terdampak di lokasi pengungsian hingga warga terdampak yang memilih bertahan atau sudah kembali ke rumahnya yang rusak ringan hingga berat.

"Jadi, sifat orang Aceh, mereka tidak mau berlama-lama tinggal di pengungsian. Mereka akan tetap bertahan atau kembali ke rumahnya walau sudah rusak ringan hingga berat ataupun hilang sama sekali. Semuanya tetap diberi bantuan konsumsi dari dapur umum," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhari turut menjelaskan, segenap pihak terkait masih fokus kepada lima komponen penanganan tanggap darurat bencana, meliputi operasi pencarian dan pertolongan.

Mereka pun tetap fokus kepada pendistribusian bantuan, pemulihan akses jalan, pemulihan jaringan komunikasi, dan memastikan kecukupan pasokan energi, seperti listrik dan BBM.

Secara khusus, ada 12 kabupaten/kota yang masih berstatus tanggap darurat bencana di Aceh. Sejauh ini, tim di lapangan berhasil mengevakuasi 451 korban meninggal di Aceh. Mereka pun terus berusaha mencari 31 orang yang masih hilang di sana.

Segenap pihak juga secara berkelanjutan mendistribusikan bantuan logistik ke warga terdampak maupun pengungsi di Aceh. Pada Rabu, mereka mendistribusikan 20,6 ton bantuan melalui udara yang diangkut dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Terkait proses pemulihan akses darat, proses pengerjaan terus memberikan progres positif. Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, yang menjadi akses menuju Kabupaten Bener Meriah sudah tersambung sejak Minggu (14/12/2025).

Pengerjaan penyambungan Jembatan Awe Geutah-Teupin Reuduep di Bireuen yang menjadi akses menuju Kota Lhokseumawe sudah mencapai 98 persen dan ditargetkan tuntas pada 18 Desember. Sebaliknya, pengerjaan penyambungan Jembatan Kuta Blang di Bireuen yang menjadi penghubung Jalan Nasional Banda Aceh-Medan baru mencapai 59,9 persen.

"Kita berusaha menyambungkan Jembatan Awe Geutah-Teupin Reudeup lebih dahulu karena itu krusial sebagai alternatif menuju Lhokseumawe sekaligus penghubung Banda Aceh-Medan. Kalau sudah tersambung, bukan hanya proses pendistribusian bantuan yang terbantu, proses pengerjaan akses darat di lokasi lainnya juga bisa dilakukan. Kami bisa menggeser alat berat untuk memulihkan lokasi-lokasi terdampak berikutnya," tutur Muhari.

Kendati masih fokus kepada penanganan tanggap darurat, Muhari menyampaikan, semua elemen secara paralel mulai menyiapkan hunian sementara maupun permanen untuk warga terdampak. Proses pendataan sudah dimulai berdasarkan nama dan alamat pengungsi.

Pendataan detail sangat penting agar pemerintah bisa memastikan berapa unit hunian sementara ataupun permanen yang dibutuhkan. "Setidaknya, saat ini, sudah disediakan 12 unit hunian sementara di Pidie. Jumlahnya akan terus ditambah sesuai kebutuhan dan data yang masuk," ujar Muhari.