JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengungkapkan kondisi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebelum Prabowo Subianto menjabat Presiden.
Menurut Pigai, alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat Papua kerap dipotong sehingga tidak tersalurkan sepenuhnya.
Pigai menilai kebocoran anggaran ini menjadi salah satu alasan lambatnya peningkatan indeks pembangunan manusia, dan pemenuhan hak dasar di Papua, meski anggaran yang dikucurkan mencapai triliunan rupiah.
BACA JUGA:Pratikno Laporkan Kondisi Terkini Pascabanjir di Sumatera: Beberapa Wilayah Masih Terisolir
BACA JUGA:Kampung Haji Indonesia di Mekkah Terbuka untuk WNA, Jamaah RI Jadi Prioritas
“Presiden melakukan upaya signifikan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Dana Otsus kini dikembalikan penuh kepada Papua,” ujar Pigai dalam konferensi pers, Rabu, 17 Desember 2025.
"Yang sebelumnya sering dipotong dana otonomi khusus sering dipotong sebagian tahun ini Presiden mengembalikan dana otonomi khusus full Lebih dari 12 triliun," sambungnya.
Selain dana Otonomi Khusus (Otsus), Pigai juga mengaku nominal Rp12 triliun tersebut belum termasuk dana tambahan dari program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang jika ditotal mencapai Rp50 triliun.
"Ditambah dengan anggaran yang masuk ke Papua hampir mencapai 50 triliun dalam berbagai program misalnya dari MBG saja Presiden menegaskan pemberian 25 triliun," kata Pigai.
"Dari dana otonomi khusus ditambah program MBG 25 triliun, kampung nelayan sekian, Desa sadar Hak Asasi Manusia juga sekian, tang kita punya program sendiri sosialisasi pendidikan HAM Dan lain-lain. Secara akumulatif program-program populis pemerintah Itu hampir tidak kurang dari 50 triliun kalau dihitung secara keseluruhan," sambungnya.
BACA JUGA:Rosan: Indonesia Tembus 2 Besar Proses Lelang Lahan Kampung Haji di Mekkah
BACA JUGA:Gubernur Diwarning Jangan Main-Main dengan UMP 2026, Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid Sampai Januari
Pigai mengaku dana Otsus Rp12 triliun itu nantinya akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan sosial serta ekonomi bagi masyarakat Papua. Termasuk, himbauan agar dana tidak digunakan sebagai aksi 'jalan-jalan'.
"Oleh karena itulah Presiden menegaskan bahwa Anggaran yang besar ini harus bisa dimanfaatkan dan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Papua dan diharapkan kalau tidak perlu keluar kota atau keluar negeri. Cukup anggaran itu D
Dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas sosial ekonomi bagi masyarakat Papua," pungkasnya.
