GenPI.co - Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menyoroti dugaan politisasi penanganan bencana di Aceh.
Sebab dalam beberapa waktu belakangan muncul informasi yang menyebut ada surat permintaan bantuan ke lembaga internasional yang disebut tak diketahui Gubernur Aceh.
Bawono mengatakan munculnya narasi yang tak sejalan dengan pernyataan resmi pemda pun patut dilihat secara kritis.
“Ketika kepala daerah mengaku tak tahu surat itu, wajar jika publik mempertanyakan siapa aktornya dan apa kepentingannya,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (18/12).
Menurut dia, bencana sering menjadi ruang sensitif yang rawan digunakan untuk membangun drama politik atau framing tertentu.
Bawono menilai ketika ada pihak ketiga membangun kesan seolah Aceh butuh intervensi luar karena negara absen, maka memunculkan potens bahaya.
“Ini bukan mengenai bantuan asing atau tidak. Tetapi bagaimana narasi dibentuk. Kalau ada yang membangun kesan Aceh butuh intervensi, ini potensi bahaya politik,” ujarnya.
Dia menyebut warga Aceh punya karakter kuat dan mertabat. Dalam sejarah pun masyarakat di Tanah Rencong tak pernah menjadikan bencana sebagai alat meminta bantuan.
“Tentu bantuan itu sah dan baik. Namun harus ditempatkan pada kerangka solidaritas dan mekanisme resmi,” tuturnya.
Bawono mengatakan seharusnya penanganan bencana fokus pada kerja nyata di lapangan, transparansi distribusi bantuan, daan percepatan pemulihan warga.
“Seluruh pihak perlu menahan diri supaya tak menyeret bencana ke kepentingan lain yang mengaburkan upaya kemanusiaan,” ucapnya. (ant)
Video populer saat ini:
