RENCANA ekspansi perkebunan sawit skala besar di Papua dengan dalih produksi bahan bakar minyak (BBM) energi alternatif mendapat penolakan tegas sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Salah satunya Sawit Watch yang menyebut rencana yang sejalan dengan target ekstensifikasi lahan 600.000 hektare pada 2026 dan mandatori B50 ini adalah strategi 'jalan pintas' berisiko memicu bencana ekologis, konflik agraria, dan krisis pangan. Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, Kamis (18/12) mengatakan, rencana ekspansi sawit di Papua merupakan kebijakan yang sangat berbahaya.
"Ini mengancam kelestarian hutan hujan tropis terakhir di Indonesia, dan mengabaikan pelajaran pahit dari krisis lingkungan yang saat ini sedang melanda Sumatera. Strategi ekspansi di Papua tidak memiliki dasar ekologis dan tata ruang yang kuat," tegasnya.
Berdasarkan riset Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) menunjukkan total potensi lahan sawit yang sesuai dan optimal (Nilai Batas Atas/CAP) di Pulau Papua adalah 290.837,03 hektare. Luas perkebunan sawit eksisting di Papua pada tahun 2022 telah mencapai 290.659,14 hektare.
Artinya, luas eksisting sudah sangat krusial dan hampir mendekati kapasitas ekosistem (cap) yang ideal. Bahkan, 75.308,04 hektare perkebunan sawit eksisting di Papua sudah berada di wilayah dengan Variabel Pembatas (VP) seperti hutan primer, kawasan konservasi, KBA, dan habitat burung cenderawasih.
"Rencana ekspansi di Papua dikhawatirkan akan memicu gelombang konflik agraria baru. Data kami mencatat setidaknya sudah ada 1.126 konflik di perkebunan sawit di Indonesia, melibatkan 385 perusahaan dan 131 grup. Masyarakat adat Papua, dengan hak ulayatnya, akan menjadi korban utama kriminalisasi dan kekerasan dalam skema 'jalan pintas' ekstensifikasi ini,” kata Surambo.
Jika bercermin pada kejadian di Sumatra, krisis iklim dan bencana ekologis yang terjadi disana merupakan bukti nyata dari kegagalan tata kelola sawit dan pelanggaran daya dukung lingkungan. Pembukaan lahan baru di Papua sama dengan menghancurkan ekosistem penting bagi Indonesia dan dunia ini secara permanen. Pihaknya menilai pemerintah telah salah mengambil kalkulasi ekonomi dengan memilih ekspansi.
Hasil riset menunjukkan skenario ekspansi sawit tanpa moratorium diproyeksikan menghasilkan output PDB negatif hingga minus Rp30,4 triliun pada tahun 2045, disebabkan oleh membengkaknya biaya sosial, penanganan bencana, dan hilangnya jasa lingkungan.
Sebaliknya, skema Moratorium Permanen yang disertai Peremajaan Sawit Rakyat (Replanting) justru akan memberikan output ekonomi yang jauh lebih tinggi, memproyeksikan output PDB positif hingga Rp30,5 triliun dan mampu menyerap 827 ribu orang tenaga kerja hingga tahun 2045.
Guna menghindari bencana ekologis, dan konflik agraria, Sawit Watch mendesak Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana ekspansi sawit di Papua dan target 600.000 hektare. Fokus harus dialihkan dari ekstensifikasi ke intensifikasi melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang masif dan adil, didukung teknologi dan bibit unggul, demi meningkatkan produktivitas tanpa perluasan lahan, serta menerbitkan kembali Peraturan Presiden (Perpres) tentang Moratorium Izin Sawit Baru Secara Permanen.
Perpres harus mewajibkan audit menyeluruh terhadap seluruh izin perkebunan sawit, terutama di wilayah Variabel Pembatas di Sumatera dan Papua, dan menuntaskan persoalan sawit dalam kawasan hutan. Serta Perlindungan Hak Masyarakat Adat dengan mengutamakan pengakuan dan penetapan Wilayah Adat, terutama di Papua, dan menyelesaikan konflik agraria sawit yang sudah ada, sebagai prasyarat mutlak pembangunan. (DY/E-4)
