Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana melakukan uji coba dan jajak pendapat (polling) tentang sistem pembayaran parkir yang dikehendaki warga sebelum resmi menerapan sistem parkir digital pada 2026.
Selama rangkaian uji coba berlangsung, Eri menyebut bahwa warga diberi keleluasaan untuk memilih empat jenis pembayaran parkir, baik melalui metode pembayaran berlangganan, uang tunai, QRIS, dan uang elektronik (e-money).
Hal tersebut untuk melihat kecenderungan terhadap pilihan pembayaran yang akan diterapkan nantinya oleh pemerintah kota.
"Nanti saya siapkan [metode pembayaran] parkir berlangganan, ada e-toll, ada QRIS, dan dalam jangka waktu uji cobanya, kita juga menggunakan uang [tunai]," ucap Eri, Kamis (18/12/2025).
Eri menjelaskan bahwa uji coba dan polling tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan, dengan menggandeng restoran atau rumah makan di Kota Pahlawan.
"Kita bisa [polling] lewat WhatsApp. Kita [lakukan secara teknis] nanti bersama Dinas Kominfo, bisa diletakkan di tempat-tempat rumah makan. Nah nanti mereka [warga] ketika masuk makan, harus polling," tuturnya.
Baca Juga
- Walkot Eri Cahyadi Wajibkan Parkir Digital di Surabaya Mulai 2026
- Regulasi Pengelolaan Parkir Surabaya 2026, Seluruh Tempat Usaha Wajib Digital
Menurutnya, Pemkot Surabaya bakal merilis hasil polling tersebut, yang kemudian akan diterapkan sebagai sistem parkir resmi pada tahun 2026. Nantinya, penggunaan metode pembayaran parkir yang terbanyak akan dijadikan sebagai dasar untuk penyelenggaraan sistem parkir di Kota Surabaya.
"Kalau ternyata itu sudah [selesai polling], semua warga Surabaya mintanya [pembayaran parkir] non-tunai, ada 90% atau 80%, ya sudah kita jalan [diterapkan]," tegas Eri.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menegaskan, mekanisme polling dan uji coba ini bertujuan untuk mengajak peran serta masyarakat dalam menentukan arah kebijakan kota, serta untuk meminimalisir konflik perihal parkir yang sering terjadi.
"Jadi nanti saya ingin, mulai tahun 2026 itu, ketika membangun Surabaya itu dimulai dari bawah. Bukan dari pemerintahnya, mau dijadikan apa Surabaya," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meringkus 112 juru parkir (jukir) liar dalam dua minggu terakhir. Giat tersebut semakin digencarkan jelang penerapan sistem parkir digital, yang rencananya berjalan mulai Januari 2026 mendatang.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan mayoritas dari jukir liar yang diamankan bersama aparat Polrestabes Surabaya itu beroperasi di sejumlah tempat usaha yang tergolong dalam objek pajak parkir.
"112 [jukir liar diamankan]. Itu rata-rata [beroperasi] di pajak parkir [tempat usaha], [ditangkap] karena mereka bergerak di sana," ucap Eri Cahyadi, Senin (15/12/2025).
Eri menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan lahan parkir, juga melindungi para pemilik usaha dari potensi kerugian.
“Sudah banyak yang ditangkap Pak Kapolrestabes Surabaya [Kombes Pol Luthfie Sulistiawan], terutama yang di tempat pajak parkir," tegasnya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun mengungkapkan bahwa acap kali terjadi perbedaan laporan mengenai pendapatan parkir yang sampai-sampai memicu konflik antara pengelola lahan dan jukir.
"Saya sampaikan, di tempat pajak parkir itu harus diselesaikan agar tidak terjadi selisih pendapat antara yang punya lahan dengan yang mengelola lahannya,” sebut Eri.
Ia juga menekankan bahwa para pemilik usaha berhak untuk melapor kepada pemerintah kota maupun pihak berwajib apabila ditemukan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan atau jika jukir tidak menggunakan atribut resmi.
"Kalau tidak sesuai tarif, tidak pakai rompi, kan yang punya usaha jadi sepi. Wong [konsumen] malas ke sana, terganggu. Jadi kalau yang punya usaha menyampaikan laporan kepada Polrestabes, pasti Polrestabes akan melakukan tindakan," tegasnya.
