Pantau - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan diplomasi ekonomi Indonesia melalui kesiapan kawasan industri yang mampu menarik lebih banyak investor asing.
Penegasan ini dilakukan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara HKI dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 18 Desember 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan momentum strategis untuk menyinergikan diplomasi luar negeri dengan penguatan industri nasional melalui kawasan industri.
"Nota Kesepahaman ini memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dan pengembangan industri nasional. Kawasan industri adalah bukti kesiapan Indonesia di mata investor global," ungkapnya.
Kawasan Industri Siap Tarik Investasi GlobalKawasan industri dinilai memiliki kesiapan konkret yang dibutuhkan investor, termasuk ketersediaan lahan, infrastruktur, serta ekosistem industri yang telah berjalan.
Kesiapan ini diyakini mampu mempercepat realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja baru secara signifikan.
Akhmad Ma’ruf Maulana menyebutkan bahwa kawasan industri menjadi instrumen penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Target pertumbuhan delapan persen membutuhkan instrumen yang siap bekerja. Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan penyerapan tenaga kerja secara cepat," ia mengungkapkan.
Diplomasi Ekonomi Harus Berdampak NyataHKI juga menyatakan kesiapan menjadi mitra aktif dalam menjadikan kawasan industri sebagai wajah konkret diplomasi ekonomi Indonesia di mata dunia.
Tujuan akhir dari kerja sama ini adalah agar diplomasi ekonomi berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut HKI, peran Kementerian Luar Negeri sangat strategis dalam mengarahkan minat investor internasional ke sektor dan lokasi yang benar-benar siap menerima investasi.
Diplomasi ekonomi yang terarah diharapkan tidak hanya menghasilkan komitmen, tetapi juga realisasi investasi nyata yang mendorong pembangunan nasional secara merata.
