Soal 700 Ribu Anak Papua Tak Bersekolah, Legislator: Isu yang Sangat Serius

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai kabar 700 ribu anak di Papua belum bersekolah sebagai informasi yang tidak bisa disepelekan, karena pendidikan menyangkut hak dasar.

"Kami memandang informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah sebagai isu yang sangat serius," kata Lalu melalui layanan pesan, Kamis (18/12).

BACA JUGA: 2,4 Persen Anak Usia SD tak Bersekolah

Legislator fraksi PKB itu menuntut negara hadir menyelesaikan persoalan akses pendidikan layak bagi anak Papua.

"Negara wajib hadir memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan," ujar Lalu.

BACA JUGA: Ingatkan Kewajiban Negara, Bonnie Soroti 4,1 Juta Anak Tak Sekolah, 7.193 Kasus di Pandeglang

Dia mengatakan Komisi X mendesak pemerintah menjadikan temuan 700 ribu anak Papua tak bersekolah sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif hingga memperbaiki distribusi guru.

"Termasuk, sarana prasarana, serta memperkuat sinergi pusat dan daerah, agar hak pendidikan anak Papua benar-benar terpenuhi," ungkap legislator Dapil II Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

BACA JUGA: 12,3 Juta Anak Tak Sekolah di Negara Ini Lantaran Perang

Namun, dia tetap meminta dilaksanakan verifikasi ulang data anak tak bersekolah di Papua agar kebijakan yang diambil tak salah.

"Proses crosscheck ini penting dilakukan dengan melibatkan Kemendikdasmen, lemerintah daerah, serta BPS agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Lalu.

Sebelumnya, seorang kepala daerah asal Papua mengungkapkan ada 700 ribu anak di Bumi Cenderawasih yang tak bersekolah.

Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar persoalan tersebut segera ditangani karena pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Wanggai.

"Arahan beliau [Prabowo] langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua," ujarnya usai mengikuti pengarahan kepada daerah se-Papua dan KKEP-OKP di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12). (ast/jpnn)