FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyinggung narasi negara hadir yang kerap digaungkan pemerintah dalam setiap penanganan bencana.
Termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Dikatakan Susi, narasi tersebut sudah saatnya diubah.
Ia menegaskan, kehadiran negara atau pejabat di lokasi bencana tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai bantuan nyata yang benar-benar dibutuhkan masyarakat terdampak.
“Ganti narasi negara hadir atau pejabat hadir,” ujar Susi di X @susipudjiastuti (18/12/2025).
Susi menuturkan, yang paling ditunggu korban bencana bukanlah kunjungan pejabat atau seremoni, melainkan kehadiran kebutuhan dasar yang mendesak.
“Dengan hadirkan di lokasi bencana nasi padang, roti selai, dunkin donut, mc donald, roti marie, susu, air minum, lilin, selimut, starlink dan lain-lain,” terangnya.
Kata dia, bantuan logistik dan fasilitas pendukung jauh lebih penting dibanding simbolisasi kehadiran negara yang sering kali hanya berujung pada dokumentasi dan pencitraan.
“Hal-hal yang lebih ditunggu oleh masyarakat di sana,” tandasnya.
Susi bilang, kehadiran negara seharusnya diukur dari seberapa cepat dan tepat bantuan sampai ke tangan korban, bukan dari seberapa banyak pejabat yang datang ke lokasi bencana.
“Bukan negara atau pejabat hadir,” kuncinya.
Sebelumnya, Juru Bicara Posko Tanggap Darurat, Murthalamuddin, menyebut situasi di beberapa daerah, khususnya wilayah Aceh bagian tengah, kian memprihatinkan akibat terputusnya akses distribusi logistik.
“Tolong selamatkan masyarakat Aceh. Jangan sampai muncul bencana baru, yakni bencana kelaparan,” ujar Murthala dikutip pada Kamis (18/12/2025).
Dikatakan Murthala, banyak warga saat ini berada dalam kondisi terisolasi. Kebutuhan pokok sulit didapat, dan jika tersedia pun harganya melambung tinggi.
“Mereka ingin membeli kebutuhan, tapi barangnya tidak ada. Kalaupun ada, harganya sangat mahal,” ia menuturkan.
“Mereka adalah warga negara Indonesia yang juga berhak mendapat perhatian pemerintah,” tegasnya.
Murthala menekankan, birokrasi tidak boleh menjadi penghambat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.
Pemerintah pusat diminta segera bertindak agar kondisi masyarakat tidak semakin memburuk.
“Bayangkan para lansia, anak-anak kecil, ibu menyusui. Mereka sangat membutuhkan pertolongan segera,” katanya.
Ia menegaskan, satu-satunya cara paling efektif untuk menjangkau daerah yang akses daratnya benar-benar terputus adalah melalui penyaluran bantuan lewat udara menggunakan helikopter.
“Kami tidak punya helikopter. Pemerintah Pusat memiliki seluruh fasilitas itu. Mohon segera dikerahkan, apalagi Presiden sudah memerintahkan jajarannya untuk memaksimalkan bantuan bagi Aceh,” ucap Murthala.
Murthala mengingatkan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.
“Jika keselamatan rakyat saja belum bisa kita pastikan, percuma kita mengaku sebagai bangsa yang besar,” tandasnya.
(Muhsin/fajar)
