Bukan Perang Biasa: Thailand Hantam Kasino Kamboja, Industri Penipuan Triliunan Mulai Runtuh

erabaru.net
11 jam lalu
Cover Berita

EtIndonesia. Militer Thailand pada 18 Desember 2025 secara langka merilis rekaman resmi operasi tempur melalui jalur komunikasi negara. Dalam video tersebut, terlihat unit tank dan Angkatan Udara Thailand melancarkan serangan presisi terhadap sejumlah bangunan kasino besar dan resor di wilayah Kamboja yang berada di luar zona sengketa perbatasan tradisional.

Rekaman memperlihatkan bangunan-bangunan sasaran terbakar hebat, asap hitam pekat membubung tinggi, serta kerusakan struktural berat pada atap dan dinding bangunan. Pihak militer Thailand menyatakan bahwa sedikitnya enam fasilitas telah dihancurkan dalam operasi tersebut.

Target Operasi: Jaringan Kejahatan Transnasional

Dalam pernyataan resminya, Angkatan Bersenjata Thailand menegaskan bahwa fasilitas-fasilitas yang diserang bukan sekadar tempat perjudian atau pariwisata, melainkan memiliki fungsi ganda. Di balik operasi kasino dan hotel, lokasi tersebut diduga menyembunyikan:

Militer Thailand menekankan bahwa operasi ini bukan konflik perbatasan konvensional, melainkan serangan langsung terhadap jaringan kejahatan terorganisir transnasional yang selama ini beroperasi di Asia Tenggara.

Setidaknya satu fasilitas yang dihancurkan telah masuk dalam daftar sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat, dan sebelumnya dikonfirmasi terlibat dalam aktivitas penipuan berskala internasional.

Kamboja Membantah, Bukti Internasional Bermunculan

Pemerintah Kamboja pada hari yang sama membantah keras tuduhan Thailand, menyatakan bahwa bangunan yang diserang adalah hotel dan kasino legal, serta menuding Thailand melanggar kedaulatan negara.

Namun, klaim tersebut segera mendapat tekanan internasional. Media Korea Selatan melaporkan bahwa agen intelijen Korea Selatan, bekerja sama dengan militer Thailand, berhasil menangkap tiga pimpinan utama jaringan penipuan daring berkewarganegaraan Tiongkok di wilayah Kamboja.

Kelompok tersebut diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan seorang sandera perempuan asal Korea Selatan, menandai bahwa pemberantasan penipuan kini telah berkembang menjadi operasi gabungan lintas negara, bukan sekadar retorika diplomatik.

Aset Disita Rp14 Triliun Lebih

Pemerintah Thailand juga mengumumkan penyitaan aset senilai lebih dari 900 juta dolar AS (sekitar Rp14 triliun) yang terkait dengan sindikat penipuan di Kamboja.

Aset yang disita melibatkan:

Barang sitaan mencakup rumah mewah, kapal pesiar, serta saham perusahaan energi, menandai pukulan finansial terbesar terhadap industri penipuan regional sejauh ini.

Para analis menilai bahwa kombinasi serangan militer dan sanksi finansial menunjukkan adanya aksi terkoordinasi internasional untuk memutus seluruh rantai industri penipuan di Asia Tenggara.

Beijing Turun Tangan, Publik Tiongkok Justru Mengejek

Pada 18 Desember 2025, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi melakukan pembicaraan telepon terpisah dengan:

Dalam pernyataannya, Wang Yi menyerukan kewaspadaan terhadap apa yang ia sebut sebagai “tuduhan palsu” yang dapat merusak hubungan Tiongkok–Kamboja dan Tiongkok–Thailand. Beijing juga mengirim Utusan Khusus Urusan Asia untuk melakukan diplomasi bolak-balik antara Bangkok dan Phnom Penh.

Langkah ini dipandang luas sebagai respons atas penyitaan senjata buatan Tiongkok oleh militer Thailand, serta meningkatnya kecurigaan internasional terhadap peran Beijing.

Namun, reaksi publik di Tiongkok justru berbalik arah. Di kolom komentar Douyin, warganet melontarkan sindiran tajam, antara lain:

Isu Standar Ganda PKT Menguat

Di media sosial juga beredar gambar perbandingan antara Chen Zhi, bos sindikat penipuan Kamboja, dan Li Ka-shing, pengusaha Hong Kong.

Unggahan tersebut menyoroti bahwa:

Netizen menyebut fenomena ini sebagai contoh nyata standar ganda PKT.

Tekanan Diplomatik ke Phnom Penh

Pada 16 Desember 2025, Kementerian Luar Negeri Thailand mengeluarkan pernyataan keras, menuntut Kamboja sebagai pihak agresor untuk:

  1. Mengumumkan gencatan senjata sepihak
  2. Menarik pasukan
  3. Melakukan pembersihan ranjau secara menyeluruh

Thailand menegaskan akan mempertahankan hak melanjutkan operasi militer jika syarat tersebut tidak dipenuhi. Langkah ini semakin mengisolasi Hun Sen dan Perdana Menteri Hun Manet secara diplomatik.

Tak lama kemudian, Kementerian Luar Negeri Kamboja secara mendadak merilis pernyataan mendukung prinsip satu Tiongkok, menyatakan Taiwan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai sinyal meminta perlindungan dan mediasi dari Beijing.

Seorang netizen Changsha menyindir : “Terjemahan sederhananya: Kak, tolong selamatkan aku.”

Tujuan Operasi Dinilai Sangat Jelas

Perlu dicatat bahwa lokasi kompleks penyiksaan listrik yang dibom tidak berada di wilayah sengketa tradisional Thailand–Kamboja, sehingga kemungkinan salah sasaran dinilai sangat kecil.

Banyak analis menyimpulkan bahwa penghancuran industri penipuan itu sendiri adalah tujuan utama operasi militer Thailand.

Bagi Bangkok, di tengah anjloknya wisatawan Tiongkok akibat kekhawatiran keamanan, operasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk:

Seperti komentar sinis seorang netizen: “Aplikasi anti-penipuan negara besar itu ternyata dipakai sindikat penipuan. Servernya ada di Kamboja—dan sekarang sudah dibom Thailand.”

Dugaan Lampu Hijau Washington

Seorang analis politik menyebut bahwa dalam 48 jam, militer Thailand telah:

Dia menilai Thailand hanyalah “pelaksana di lapangan”, sementara dalang utama berada di balik layar, pihak yang bahkan Kamboja sendiri enggan sebutkan.

Akurasi serangan udara Thailand menuai sorotan, sementara kemampuan pertahanan udara Kamboja dinilai sangat terbatas. Pada 17 Desember 2025, Kementerian Luar Negeri Tiongkok terlihat berusaha cepat mencuci tangan saat ditanya soal penggunaan senjata buatan Tiongkok oleh militer Kamboja.

Beberapa analis menilai bahwa karena Amerika Serikat baru saja menjatuhkan sanksi terhadap Prince Group, operasi Thailand kemungkinan mendapat lampu hijau diam-diam dari Washington. Tanpa persetujuan tersebut, penggunaan jet tempur F-16 berpotensi melanggar ketentuan penggunaan akhir senjata buatan AS.


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Polisi Periksa Lima Saksi Terkait Kebakaran Rumah yang Tewaskan 5 Orang di Penjaringan Jakut
• 6 jam lalutvonenews.com
thumb
Pemprov Jateng Dorong Program Satu OPD Satu Desa Dampingan
• 7 jam lalubisnis.com
thumb
Pertamina Tambah Stok LPG 3 Kg di Sulawesi Utara Jelang Natal
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
Kasal Tinjau Pengobatan dan Trauma Healing Korban Banjir Sumbar
• 23 jam lalutvrinews.com
thumb
PLM Klaim Pasokan Listrik Sumbagsel Aman Ditengah Potensi Cuaca Ekstrem Nataru
• 3 jam lalubisnis.com
Berhasil disimpan.