WALI Kota Bandung, Muhammad Farhan meminta pendampingan dan pengawasan hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung dalam pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pakan satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.
Farhan menjelaskan mulai hari ini, Jumat 19 Desember 2025 Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan menurunkan anggaran khusus untuk kebutuhan pakan satwa di Bandung Zoo. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Kemenhut.
"Karena sesuai dengan kesepakatan Pemkot Bandung dan Kemenhut, maka mulai besok Kementerian Kehutanan akan menurunkan APBN untuk pakan satwandi kebun binatang Bandung," ungkapnya.
Menurut Farhan, penggunaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD, harus dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai aturan. Oleh karena itu, pendampingan dan pengawasan hukum dinilai sangat penting.
“Ini adalah komitmen kita bersama karena yang digunakan adalah anggaran negara. Pelaksanaannya berdasarkan dua undang-undang dan satu peraturan pemerintah, sehingga tentu diperlukan pendampingan dan pengawasan hukum yang baik,” terangnya.
Menurut Farhan dalam pelaksanaannya nanti Pemkot Bandung akan meminta Kejari Kota Bandung untuk terlibat langsung mendampingi, guna memastikan seluruh proses penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait besaran anggaran APBN yang akan digelontorkan, Farhan mengaku masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah pusat disebut telah menyatakan kesiapan untuk mendukung kebutuhan pakan satwa di Kebun Binatang Bandung.
“Saya masih menunggu detail dari pemerintah pusat. Tapi mereka sudah menyampaikan siap untuk pakan satwa di Bandung Zoo. Kewenangan sepenuhnya memang ada di Kemenhut,” tuturnya.
Sementara itu, mengenai sumber daya manusia (SDM) pegawai, Farhan menyebut hal tersebut juga akan ditentukan oleh Kemenhut. Namun, Pemkot Bandung akan dilibatkan dalam pembahasan untuk memastikan para pekerja yang dilibatkan mendapatkan kompensasi yang layak.
“Untuk SDM tergantung Kemenhut, berapa orang yang akan diajak bekerja nanti akan didiskusikan dengan kami, supaya mereka yang bekerja mendapatkan kompensasi yang baik,” tandasnya.
Adapun terkait pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja, Farhan menegaskan, hal tersebut merupakan kewenangan yayasan pengelola sebelumnya.
Sementara itu Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi’i menerangkan, saat ini
Krisis pakan tengah melanda satwa yang ada di Bandung Zoo, setelah lebih dari empat bulan di tutup. Memaksa sekitar 711 satwa bergantung pada sisa stok yang ada serta donasi dari masyarakat. Kondisi keuangan yang menipis membuat pengelola tidak lagi mampu membeli pakan harian secara normal.
"Sejak penutupan pada 6 Agustus 2025, lalu biaya operasional satwa dan karyawan terus menggerus tabungan lembaga tersebut. Situasi ini membuat manajemen harus mengambil langkah darurat demi mempertahankan hidup seluruh satwa," tandasnya.
Sulhan menyebut, ada beberapa langkah strategis penghematan yang sudah di sepakati manajemen. Termasuk memanfaatkan ikan dari kolam internal untuk pakan burung dan satwa pemakan ikan. Sedangkan upakan satwa karnivora di modifikasi dengan mengurangi daging sapi. Dan menggantinya dengan daging domba atau kambing, di campur dengan daging ayam. Dalam sebulan terakhir, sudah tujuh ekor domba di potong untuk memenuhi kebutuhan pakan tersebut
"Setiap karnivor mendapatkan 5 kg daging ayam dan 1 kg daging domba. Sedangkan untuk herbivora, kami memaksimalkan rumput lapang dan rumput gajah yang tumbuh di area kebun binatang. Kebutuhan buah khususnya pisang di penuhi dari dua kebun pisang internal, meski beberapa jenis tetap harus di adakan dari luar," bebernya.
Sulhan memastikan bahwa dalam keterbatasan ini, Bandung Zoo tetap berkomitmen mengikuti kaidah kesejahteraan satwa. Seluruh karyawan sudah menyatakan komitmen menjaga satwa. Bagi masyarakat yang ingin membantu, Bandung Zoo membuka donasi pakan atau bantuan dana melalui vendor rekanan. (E-2)
