Pengadilan Terima Pelimpahan Berkas Dirut Inhutani V Dicky Yana dari KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tipikor Jakarta telah menerima pelimpahan berkas Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yana Rady, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkas dengan nomor perkara 160/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst ini diketahui telah teregister ke sistem kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (18/12/2025).

“Telah diregister perkara nomor 160 atas nama terdakwa Dicky Yuana Rady,” ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Adapun, majelis yang akan mengadili perkara adalah Teddy Windiartono selaku ketua majelis, dengan dua hakim anggotanya, Nur Sari Baktiana dan Mulyono Dwi Purwanto.

Baca juga: Alasan Pengusaha Tak Teken Kerja Sama ke Dirut Inhutani V Usai Beri 199.000 SGD

Untuk saat ini, majelis hakim masih bermusyawarah dan belum mengumumkan kapan dakwaan akan dibacakan.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=kasus suap, KPK, PT Inhutani V, kasus inhutani v, kasus korupsi inhutani v, Dicky Yana Rady&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8xOS8xMDI1NTMxMS9wZW5nYWRpbGFuLXRlcmltYS1wZWxpbXBhaGFuLWJlcmthcy1kaXJ1dC1pbmh1dGFuaS12LWRpY2t5LXlhbmEtZGFyaS1rcGs=&q=Pengadilan Terima Pelimpahan Berkas Dirut Inhutani V Dicky Yana dari KPK §ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Diketahui, Dicky terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 Agustus 2025 lalu.

Ia ditangkap bersama dua orang lainnya, yaitu Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML), Djunaidi Nur, dan Asisten Pribadi Djunaidi sekaligus staf perizinan Sungai Budi Grup, Aditya Simaputra.

Djunaidi dan Aditya telah menghadapi persidangan dalam berkas perkara yang terpisah.

Dalam kasus ini, Dicky diduga meminta suap dalam berbagai bentuk kepada Djunaidi.

Salah satunya, mobil Rubicon baru yang pada Agustus 2025 lalu dilakukan pembelian senilai Rp 2,3 miliar.

Baca juga: Beri Dirut Inhutani V Rubicon Merah, Direktur Swasta: Biar Kelihatan di Hutan

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Tak hanya itu, Staf Perizinan SB Grup, Aditya, mengantarkan uang senilai 189.000 Dolar Singapura dari Djunaidi untuk Dicky Yuana di Kantor Inhutani V.

Sebagai penerima suap, Dicky disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang