Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur memohon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat menggunakan nilai alfa maksimal yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni 0,9, dalam perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026.
Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menegaskan bahwa penentuan nilai alfa tertinggi dalam formula perhitungan UMP dan UMSP 2026 tersebut ditujukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan upah yang terjadi di Jawa Timur.
“Agar pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan dan lancar. Untuk UMP dan UMK nanti kami berharap sesuai amanah putusan MK dan PP itu, [pemerintah] tidak mengambil alfa terendah. Jangan sampai politik upah murah terjadi karena yang digunakan adalah alfa terendah. Maka ini ada rentang 0,9,” ungkap Jazuli kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).
Ia juga berujar bahwa permintaan penggunaan alfa tertinggi dari serikat buruh kepada gubernur tersebut adalah sesuatu yang berdasar.
Sebab, standar minimum kebutuhan hidup layak (KHL) seorang pekerja di Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah sebesar Rp3,5 juta per pekerja per bulan.
“Saya berharap UMP Jawa Timur 2026 tidak ada lagi daerah yang miskin atau dimiskinkan karena upah minimum yang berada di bawah KHL. Jangan sampai ada kabupaten/kota di Jawa Timur ini yang upahnya kurang dari Rp3,5 juta,” tegasnya.
Baca Juga
- UMP dan UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 7,22%, Bisa Tembus Rp6,1 Juta
- Penumpang Nataru di Tanjung Emas Semarang Diproyeksikan Naik Tipis
- UMP Sumsel 2026 Diusulkan Naik 7,10% jadi Rp3,9 Juta
Ia juga menegaskan, keputusan sepenuhnya terkait penetapan UMP dan UMSP 2026 berada di tangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Seperti diketahui, penentuan nilai alfa untuk perhitungan UMP dan UMSP dilakukan melalui pembahasan oleh Dewan Pengupahan Provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pembahasan tersebut kemudian direkomendasikan kepada gubernur sebelum ditetapkan secara resmi.
“Menurut kami, bagi daerah yang upahnya di atas KHL, gubernur bisa menerapkan alfa terendah. Misalnya daerah ring satu, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan itu hampir Rp5 juta saat KHL Jatim Rp3,5 juta. Jangan sampai gubernur mengambil angka minimal. Ini ujian sesungguhnya bagi gubernur sejauh mana political will dan keberpihakannya,” bebernya.
Jazuli juga mengungkap bahwa realitas disparitas upah minimum tersebut terjadi pada daerah-daerah yang secara geografis berdekatan secara langsung, di antaranya Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan serta Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.
“Kalau satu daerah itu hanya dibatasi jalan, selisih UMK-nya sampai Rp2 juta, itu tidak realistis. Disparitasnya terlalu jauh. Inilah fakta di lapangan yang harus menjadi evaluasi,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih mendengar aspirasi dan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh yang berkontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah hingga nasional.
“Mari dievaluasi, disparitas upah ini makin tinggi bukan hanya soal persentase, tetapi juga nominal. Kesenjangan ekonomi antar daerah sangat tinggi, daerah miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi juga harus dinikmati buruh, jangan sampai hanya dinikmati warga menengah ke atas,” pungkasnya.
