Baleg Sebutkan Empat Alasan RUU Kadin Harus Diperbarui

Pantau - Badan Legislasi DPR RI menegaskan pentingnya pembaruan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia agar selaras dengan perkembangan global, dinamika dunia usaha, serta kebutuhan hukum nasional yang terus berubah.

Berita dari kanal Kegiatan DPR kategori Berita ini dimuat Parlementaria dengan lokasi peliputan di Medan dan tertanggal 19 Desember 2025.

Ketua Panja RUU Kadin Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyampaikan hal tersebut saat meninjau dan menyerap aspirasi di kantor Kadin Provinsi Sumatera Utara pada Kamis, 18 Desember 2025.

Bob Hasan menilai di balik peran strategis Kadin sebagai mitra pemerintah terdapat berbagai persoalan dan kebutuhan hukum yang perlu segera dicarikan solusi melalui pembaruan regulasi.

Bob Hasan menjelaskan terdapat empat isu utama yang menjadi dasar urgensi pembaruan Undang-Undang Kadin.

Alasan pertama adalah kebutuhan adaptasi Kadin terhadap globalisasi yang terus berkembang, termasuk isu perdagangan bebas dan digitalisasi ekonomi yang semakin masif.

Alasan kedua berkaitan dengan tuntutan dunia usaha agar lebih mengedepankan aspek keberlanjutan atau sustainability.

Ia menilai Undang-Undang Kadin yang berlaku saat ini belum secara tegas mengatur peran Kadin dalam mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan dan inklusif.

Bob Hasan juga menyoroti konflik internal di tubuh Kadin yang pernah menimbulkan dualisme kepemimpinan pada tahun 2013, 2015, dan 2024.

Menurutnya, konflik organisasi merupakan hal wajar, namun dualisme kepemimpinan menjadi sinyal perlunya regulasi yang lebih kuat, modern, dan fleksibel.

Alasan berikutnya adalah aspek yuridis, di mana Undang-Undang Kadin telah berusia lebih dari 38 tahun dan dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kebutuhan hukum saat ini.

Bob Hasan menyoroti munculnya berbagai regulasi baru di bidang ekonomi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.

Ia menegaskan bahwa perkembangan tersebut menuntut regulasi Kadin yang lebih adaptif dan sejalan dengan lanskap hukum ekonomi nasional.

Bob Hasan berharap pembaruan Undang-Undang Kadin dapat memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

Dalam kegiatan tersebut, Bob Hasan didampingi Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama sejumlah anggota Baleg DPR RI lainnya.