Bisnis.com, JAKARTA — Ruang fiskal pemerintah makin sempit di tengah tren buruk peforma penerimaan pajak tahun 2025. Defisit anggaran telah melebar dibandingkan November tahun 2024. Sementara utang terus mengalami pembengkakan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa total utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp9.408 triliun sampai dengan akhir kuartal III/2025 atau September 2025.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menyebut rasio utang pemerintah sampai dengan akhir kuartal III/2025 itu setara dengan 40,3% terhadap PDB.
"Utang pemerintah outstanding sebesar Rp9.408 triliun itu setara dengan 40,3% Dari PDB, which is ini level yang cukup rendah dibandingkan banyak peer maupun negara-negara secara global, dan tentu ini juga dalam level yang masih aman," terang Suminto pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).
Adapun dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, Suminto menjelaskan bahwa pemerintah memiliki Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN bisa melalui lelang maupun non-lelang.
Untuk lelang reguler, lelang surat utang negara (SUN) yang dilakukan 17 Desember 2025 lalu merupakan yang terakhir di tahun ini.
Baca Juga
- Pemerintah Tarik Utang Rp614,9 Triliun per November, Janji Jaga Defisit 2,78%
- Defisit APBN Melesat jadi Rp560,3 Triliun atau 2,35% dari PDB pada November 2025
- Shorfall Pasti Melebar, Akankah APBN Purbaya Selamat dari Ancaman Defisit 3%?
Namun, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun ini, pemerintah masih memiliki pengadaan utang termasuk project financing yang penarikan utangnya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan proyek terkait.
Untuk 2025, sampai dengan akhir November 2025, pembiayaan APBN mencapai Rp573,5 triliun atau 86,63% terhadap outlook laporan semester I/2025 yaitu Rp662 triliun. Pembiayaan utang yakni mencapai Rp614,9 triliun sampai dengan akhir bulan lalu, sedangkan nonutang minus Rp41,4 triliun.
Suminto menjelaskan, kebutuhan pembiayaan APBN tetap di dalam jalur alias on track kendati defisit APBN tahun ini berdasarkan outlook melebar ke 2,78% terhadap PDB. Sebelumnya, pemerintah menargetkan defisit APBN pada UU APBN 2025 yakni 2,53% terhadap PDB.
"Secara outlook defisit APBN dalam lapsem melebar ke 2,78% PDB dari APBN original 2,53%, namun tidak menyebabkan kebutuhan pembiayaan utang yang lebih besar. Karena pemerintah telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp85,6 triliun," terangnya.
Pada pemberitaan sebelumnya, total outstanding utang pemerintah pusat menembus angka Rp9.138,05 triliun atau hampir menyentuh 40% dari produk domestik bruto alias PDB sampai dengan Juni 2025.
Outstanding utang sampai dengan Juni 2025 itu terbagi menjadi utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun.
