Pembangunan Tanpa Eko-logis, Kebijakan Dinilai kian Ego-logis

 

PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan. 

Ratna mengatakan paradigma pengelolaan sumber daya alam kini bergeser dari pendekatan ekologis menjadi sekadar kepentingan personal.

Baca juga : Profil Panelis Debat Keempat, Pakar Lingkungan Undip Sudharto Prawoto Hadi

“Yang terjadi sekarang bukan lagi ekologis, tapi ego-logis. Yang penting aku dapat,” ujar Ratna dalam diskusi publik Refleksi Akhir Tahun 2025 bertajuk Pembangunan Tanpa Eko-Logis, Kebijakan Makin Ego-Logis yang diselenggarakan Formappi, Jumat (19/12).

Ia menyoroti pengambilan keputusan pembangunan yang semakin didominasi figur-figur yang tidak memiliki pemahaman ekologi, sehingga kebijakan yang lahir kerap bersifat asal-asalan dan abai terhadap dampak jangka panjang.

Ketimpangan

Ratna mencontohkan ketimpangan serius dalam logika ekonomi pengelolaan sumber daya alam. 

Baca juga : Planologi Sumbang Separuh Penerimaan Negara Bukan Pajak KLHK

Ia mengungkapkan rencana pemerintah mengalokasikan Rp12 triliun untuk perbaikan infrastruktur pascabencana di Sumatra Barat, sementara kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan bahkan tidak mencapai satu persen dari pendapatan nasional. 

"Ini jelas total loss. Negara menanggung kerusakan, tapi keuntungan dinikmati segelintir pihak,” katanya.

Menurut Ratna, kondisi tersebut mencerminkan praktik 'besar pasak daripada tiang' yang tidak masuk akal secara ekonomi maupun ekologi. 

Negara, kata dia, justru mensubsidi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas eksploitasi alam, sementara biaya sosial dan ekologisnya ditanggung publik.

Ratna mendesak pemerintah segera menerapkan Satellite Account atau neraca satelit dalam sistem akuntansi nasional. 

Melalui pendekatan ini, setiap aktivitas eksploitasi alam harus dikurangi dengan valuasi hilangnya fungsi ekosistem, seperti meningkatnya risiko banjir, longsor, hingga rusaknya keanekaragaman hayati. Tanpa itu, klaim pertumbuhan ekonomi hanya menjadi angka semu di atas kertas.

“Kalau biaya lingkungan tidak dihitung, kita sedang mewariskan utang ekologis besar kepada generasi mendatang,” tegasnya. 

Ia menilai, selama negara hanya menghitung keuntungan ekonomi jangka pendek, kerusakan alam akan terus direproduksi sebagai bencana berulang. (Far/M-3)