Seskab: Negara Hadir dan Bekerja Tangani Bencana Sumatra Sejak Hari Pertama

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya merespons anggapan sejumlah pihak yang menilai pemerintah lamban dalam menangani bencana di tiga provinsi di Sumatra. Teddy menegaskan bahwa seluruh perangkat negara telah diterjunkan dan bekerja keras di lapangan sejak awal bencana melanda tanpa sorotan kamera.

"Mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat, saya mau cerita begini. Di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, hingga BPBD daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, langsung bekerja tanpa kamera," ujar Teddy.

Teddy mengungkapkan bahwa sejak awal, Presiden Prabowo Subianto terus memantau situasi dan melakukan koordinasi langsung dengan para kepala daerah di wilayah terdampak. Di tengah situasi darurat, Presiden menghubungi Gubernur Sumatra Utara serta para bupati untuk memastikan kondisi di lapangan.

"Bapak Presiden hari itu juga langsung menghubungi Gubernur Sumatra Utara, kemudian menelepon Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan, dan berkomunikasi melalui pesan singkat dengan Pj Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu karena kendala telepon, serta kepala daerah lainnya," jelasnya.

Selain komunikasi langsung, Presiden Prabowo menginstruksikan Menko PMK Pratikno untuk segera mengoordinasikan mobilisasi kekuatan sebesar-besarnya menuju lokasi bencana.
  Baca juga: Seskab Tegaskan Sumber Daya Besar-besaran Dikerahkan untuk Sumatra
Menanggapi keberadaan pimpinan lembaga di lapangan, Teddy menjelaskan bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah turun ke Sumatra Utara sejak 26 November 2025. Pergerakan ini dilakukan meskipun saat itu Kepala BNPB sedang berada di Lumajang untuk menangani erupsi Gunung Semeru.

Pemerintah menegaskan bahwa pembagian kekuatan dilakukan secara merata untuk memastikan seluruh titik bencana, baik di Sumatra maupun di wilayah lain seperti Lumajang, mendapatkan penanganan yang optimal.

Teddy meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya bahwa negara hadir sepenuhnya melalui pengerahan logistik, personel keamanan, dan tim penyelamat yang bekerja tanpa henti di lokasi terdampak demi keselamatan warga. Mendagri Minta Maaf Jika Penanganan Banjir Belum Maksimal Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons pengebaran bendera putih oleh warga Aceh sebagai tanda solidaritas dan harapan. Namun sejumlah pihak menilainya sebagai tanda menyerah menghadapi dampak banjir bandang.

"Mengenai pengibaran bendera putih, menurut kami wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar memahami berbagai kritik, masukan, dan sikap masyarakat terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatra," ujar Tito.

Mendagri Tito pun meminta maaf jika ada kekurangan terkait dengan penanganan banjir oleh pemerintah. Tito menilai pengibaran bendera sebagai aspirasi masyarakat dan pemerintah tidak anti kritik.

"Dengan segala kerendah hati kami minta maaf, bila ada kekurangan. Memang kendala yang dihadapi cukup besar, karena medan yang sulit," ungkapnya.