Masyarakat Hukum Adat Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Berbasis Hutan Berkelanjutan

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) bergerak menindaklanjuti komitmen Indonesia dalam COP30 di Brasil dengan menggelar Lokakarya Nasional pada 17-18 Desember 2025 di Jakarta. Fokus utama pertemuan ini adalah mempercepat realisasi target nasional penetapan 1,4 juta hektare Hutan Adat sekaligus memperkuat posisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai aktor ekonomi yang berkelanjutan.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa pemberian status administratif Hutan Adat hanyalah sebuah permulaan. "Penetapan Hutan Adat merupakan langkah awal untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi MHA yang selaras dengan kearifan lokal," ujar Rohmat melalui keterangannya, Jumat (19/12).

Sejalan dengan visi pemerintah, Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) menekankan bahwa perlindungan hutan harus beriringan dengan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak. Direktur Eksekutif KEM, Fito Rahdianto, menyoroti pentingnya keterhubungan MHA dengan rantai nilai ekonomi nasional maupun internasional.

Baca juga : Percepatan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat, Menhut Tekankan Perubahan Paradigma Kelola Hutan

"Keterhubungan ini penting agar masyarakat adat tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah tanpa jaminan pasar, tetapi memiliki posisi tawar yang lebih setara dalam tata niaga komoditas dan jasa berbasis hutan," jelas Fito.

Saat ini, MHA dinilai masih berada dalam posisi rentan akibat keterbatasan akses pembiayaan dan ketergantungan pada tengkulak. Untuk itu, KEM mendorong pengembangan social forestry enterprise yang dikelola secara profesional namun tetap inklusif.

Dalam diskusi panel, CEO EcoNusa sekaligus anggota KEM, Bustar Maitar, berbagi pengalaman sukses di wilayah Papua dan Maluku melalui mekanisme KOBUMI. Menurutnya, tantangan geografis di Indonesia Timur mengharuskan adanya jaminan pasar dan harga yang berkeadilan.

Baca juga : Menhut: Percepatan Hutan Adat Perlu Dipercepat dengan Perubahan Tata Kelola Hutan

“Masyarakat adat harus memiliki kepastian pembelian dan pembayaran tunai. Pengalaman kami menunjukkan bahwa ketika akses pasar dan pendampingan berjalan konsisten, ekonomi berbasis hutan adat bukan hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh,” kata Bustar.

Senada dengan hal itu, Direktur PT Sosial Bisnis Indonesia (SOBI), Matt Danalan Saragih, menekankan pentingnya standarisasi global. Melalui model agroforestry hub, pihaknya mendorong digitalisasi traceability (keterlacakan) agar produk hasil MHA dapat menembus pasar internasional yang lebih luas tanpa kehilangan identitas kearifan lokalnya.

Sebagai langkah nyata, KEM kini mulai menginisiasi pemetaan potensi produk dan jasa Hutan Adat di berbagai wilayah. Kolaborasi lintas pihak ini diharapkan dapat menghadirkan intervensi yang tepat sasaran untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat adat yang tangguh dan berkelanjutan.(H-2)