JAKARTA, DISWAY.ID — Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, secara terbuka meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengembalikan konsesi tambang yang diterima organisasi tersebut.
Permintaan itu disampaikan Islah menyusul konflik internal yang mencuat di tubuh PBNU.
Menurut Islah, pengelolaan tambang berpotensi menimbulkan persoalan serius yang dampaknya ngeri dan mengancam marwah NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial.
BACA JUGA:Pleno PBNU Tetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai PJ Ketua Umum, Berikut Tugas Utamanya
“Saya minta, lebih baik tambang itu dikembalikan. Jangan sampai NU pecah hanya karena urusan cuan,” kata Islah dalam wawancara bersama Akbar Faizal di kanal YouTube @akbarfaizaluncensored, yang tayang baru-baru ini.
Islah menilai, konflik yang terjadi di PBNU tidak bisa dilepaskan dari persoalan konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada NU.
Ia merujuk pada izin usaha pertambangan (IUP) khusus yang diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 70 pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Islah, persoalan muncul ketika PBNU mulai menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola tambang tersebut.
Ia mengaku sempat diminta untuk mempelajari proposal kerja sama yang ditawarkan kepada PBNU.
BACA JUGA:Islah Bahrawi Buka-bukaan Konflik PB NU: Ada Orang Bersorban Mencari Cuan di NU
“Setelah saya baca, banyak poin yang justru merugikan NU. Beban finansialnya besar, risikonya juga besar,” ujarnya.
Islah menegaskan, NU bukanlah entitas bisnis, melainkan organisasi keagamaan yang memiliki tanggung jawab moral kepada jamaah dan masyarakat luas.
“NU ini bukan perusahaan tambang. Kalau salah kelola, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga kepercayaan umat,” kata Islah.
Ia juga menyinggung adanya komitmen dana dalam jumlah besar yang disebut telah masuk ke PBNU sebagai bagian dari kerja sama tambang.
BACA JUGA:TMII Hadirkan Festival Budaya Nataru 2026 Bertajuk Hadiah dari Jelajah Budaya
- 1
- 2
- »
